KOTA KUPANG, || Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraih penghargaan sebagai pemerintah provinsi dengan komitmen anti-kecurangan terbaik kedua tingkat nasional dalam Awarding Anti Kecurangan Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencegahan dan pengendalian kecurangan pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik, NTT menempati posisi kedua setelah Provinsi Bali yang meraih peringkat pertama. Sementara posisi ketiga diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Praktik kecurangan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengancam keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.
Menurut dia, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, serta kolaborasi lintas sektor.
Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut membuat pengawasan dan pengendalian kecurangan semakin penting.
Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan bahwa pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.
Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi profesi, hingga masyarakat.
Penghargaan yang diraih NTT ini sekaligus menjadi dorongan untuk memperkuat komitmen menjaga tata kelola pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel, sehingga manfaat Program JKN dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
(Desy)






