KAB. KUPANG, || Dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan anak yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri sipil sebut saja JVM mantan Kepala Puskesmas Camplong, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh tunjangan anak pada Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi sorotan publik.
Persoalan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pimpinan instansi dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Namun kepala dinas
Saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang justru mengarahkan wartawan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Kesehatan.
Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Kepala Dinas mengetahui persoalan yang diduga melibatkan pegawainya, seharusnya sikap kadis dalam mengambil tindakan harus tegas kepada bawahanya seperti awal berita dimuat pada media ini, terlebih jika dugaan pemalsuan dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi untuk mendapatkan tunjangan ASN.
Menurut salah satu Advokat Rowyto Maudohi, SH dimintai pendapatnya mengatakan sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Dinas memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan administrasi dan pengawasan internal berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini kalau tidak ditindak ada konsekwensi hukum pidana juga bagi pimpinan OPD rersebut. Masih menurut Rowyto,
Publik tentu membutuhkan penjelasan terbuka mengenai kebenaran dugaan tersebut, termasuk apakah dokumen yang digunakan pegawai bersangkutan telah diverifikasi, siapa yang melakukan pemeriksaan administrasi, serta apakah terdapat proses pemeriksaan internal terhadap persoalan tersebut.
Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai mekanisme pemberian tunjangan ASN agar tidak terjadi penyalahgunaan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara kata Rowyto.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan substantif dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang terkait dugaan tersebut. Masih menurut Rowyto
Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius kepala daerah atau Bupati dan Kepala Dinas Dinas Kesehatan serta Badan Kepegawean Daerah serta Inspektorat Daerah apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi maupun ketentuan hukum. Tutup Advokat Rowyto Maudohi,SH.
(Ms)
