SERGAP.CO.ID
KABUPATEN CIREBON || Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, yang menyebut anggaran Kecamatan Sumber senilai Rp15 miliar menuai kontroversi berbagai pihak.
Seorang Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik meluruskan, anggaran Rp15 miliar tersebut salah, yang benar itu Rp20 miliar. Anggaran tersebut peruntukannya dibagi untuk beberapa kelurahan di Kecamatan Sumber.
“Yang Rp15 miliar itu keliru, yang benar Rp20 miliar untuk kebutuhan 12 kelurahan di Kecamatan Sumber,” ujar aktivis yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa (7/10/2026).
Namun yang lebih mengejutkan, angka Rp20 miliar tersebut, belum termasuk pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber.
Menurutnya, Pokir dalam satu Kecamatan Sumber saja diduga hampir Rp10 miliar lebih.
Secara administratif, Rp10 miliar pokir yang ada di Kecamatan Sumber bisa saja lolos di SIPD. Namun secara politik dan etika anggaran, itu janggal dan wajib dijelaskan ke publik.
“Siapa anggota DPRD yang nitip pokirnya di Sumber, hasil reses di mana, dan kenapa harus di Sumber semua? Kalau tidak bisa dijawab, patut diduga ada praktik transaksional,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pokir harus menjawab kebutuhan masyarakat di Dapil masing-masing, bukan semua dipusatkan di ibukota. Kalau Rp10 miliar pokir numpuk di Sumber, Kecamatan lain jadi tidak dapat.
KPK sudah ingatkan pada acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), Pokir itu bukan ruang kompromi politik atau alat tukar-menukar kepentingan, melainkan amanat konstitusional yang wajib dikelola sesuai regulasi.
Sektor pokir menjadi area paling rawan korupsi karena usulan tidak ikut tahapan perencanaan yang benar.
“Jangan sampai Kabupaten Cirebon terjadi seperti di Indramayu dan Bengkulu Utara yang sudah ada kasus dugaan pokir diperjualbelikan, kontraktor diminta setoran 17% untuk dapat proyek pokir Rp200 juta,” pungkasnya.
Sementara, Dindin Camat Sumber saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut oleh awak media hanya menjawab dengan santai, “No Coment”.
(Agus)
