Hadapi Kekeringan, BBWS NTT Bangun JIAT Rp6,4 Miliar di Kupang-Malaka

SERGAP.CO.ID

KUPANG, || Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II mempercepat pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kota Kupang dan Kabupaten Malaka untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus menjaga produktivitas pertanian.

Bacaan Lainnya

Kepala Satuan Kerja Air Tanah dan Air Baku (ATAB) BBWS Nusa Tenggara II, Djoni Doga, mengatakan pada 2026 pihaknya mendapat alokasi pembangunan empat titik JIAT dengan total anggaran Rp6,4 miliar dari pemerintah pusat.

“Untuk DIPA kekeringan sudah ada. Setelah revisi terakhir pada 3 September 2026, pekerjaan mulai berjalan,” kata Djoni kepada media di Kupang, Senin (21/9/2026).

Dari rencana awal, Kota Kupang mendapat dua titik sumur bor di Kelurahan Bakunase dan Naioni. Namun, setelah revisi DIPA, pembangunan di Kota Kupang difokuskan di Kelurahan Naioni.

Sementara di Kabupaten Malaka, pembangunan tetap diarahkan pada dua titik, yakni Desa Weoe dan Desa Umanen Lawalu.

Menurut Djoni, anggaran pemerintah pusat tetap tersedia. Namun, sebagian dukungan dialihkan untuk pengadaan mobil tangki dan truk pompa yang akan digunakan membantu wilayah yang mengalami kekeringan.

Untuk JIAT di Naioni, pengeboran telah dilakukan. Pekerjaan sipil berupa pondasi rumah pompa dan reservoir juga telah selesai. Saat ini pekerjaan berlanjut pada konstruksi bagian atas.

“Progres di Kota Kupang sekitar 15 persen, sedangkan di Malaka sekitar 10 persen,” jelasnya.

Di Malaka, salah satu titik telah selesai dibor dengan debit air sekitar 5 liter per detik. Tim kemudian melakukan mobilisasi menuju titik kedua.

Djoni optimistis tiga paket pekerjaan JIAT tersebut dapat dirampungkan pada Oktober 2026, meski masa pelaksanaan program berakhir pada Desember.

Ia menjelaskan, Naioni diprioritaskan karena kawasan tersebut rawan kekeringan. Sekitar 2,4 hektare lahan pertanian di wilayah itu kerap mengalami kekurangan air ketika memasuki musim kemarau.

Potensi sumber air dari JIAT bahkan diperkirakan dapat mendukung pengairan hingga sekitar 10 hektare lahan pertanian.

“Kalau potensi airnya kurang, mungkin akan dibantu lagi. Harapannya masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik karena sekarang sudah ada air,” katanya.

Djoni berharap dukungan infrastruktur tersebut diikuti pendampingan dari pemerintah bidang pertanian, terutama dalam mengatur pemanfaatan air sesuai kebutuhan tanaman.

“Kami hanya menyediakan infrastrukturnya. Kalau ada pendampingan dari pemerintah pertanian akan lebih bagus supaya pemanfaatan air ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya.

(Desy)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *