KOTA TASIKMALAYA, || Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Yadi Mulyadi, menegaskan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya harus menjadi perhatian serius dalam forum Musrenbang sektoral, Senin (2/3/2026). Ia menyatakan dukungan terhadap kesiapsiagaan bencana tidak boleh terpinggirkan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Menurut Yadi, pembahasan Musrenbang yang mengulas kebutuhan sektoral BPBD harus difokuskan pada sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga serta pelayanan publik. Ia menilai perencanaan harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan skala prioritas.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Yadi menyebut terdapat sejumlah kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda, salah satunya penyelesaian fasilitas gedung, termasuk pembangunan lantai empat kantor BPBD yang hingga kini belum terealisasi.
“Yang lantai empat itu harus segera dipikirkan, tidak bisa ditangguhkan. Ketika anggaran digeser-geser, insyaallah mudah-mudahan bisa terbantu,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini bukan pembangunan fisik kantor, melainkan penguatan armada dan sarana operasional yang menunjang kerja-kerja lapangan.
“Kalau kantor bisa dari pergeseran juga. Tapi yang terpenting itu angkutannya dulu,” tegasnya.
Ia menjelaskan kendaraan operasional dan peralatan lapangan merupakan ujung tombak respons cepat saat terjadi bencana. Tanpa dukungan sarana yang memadai, kecepatan dan efektivitas penanganan dikhawatirkan tidak optimal.
Di sisi lain, Yadi mengapresiasi kinerja BPBD Kota Tasikmalaya yang dinilai telah menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama dalam merespons berbagai kejadian kebencanaan.
Musrenbang sektoral ini, menurutnya, kembali mencerminkan tantangan klasik perencanaan pembangunan daerah, yakni kebutuhan yang terus meningkat di tengah keterbatasan anggaran. Namun demikian, ia menekankan bahwa dalam kondisi darurat bencana, kehadiran negara melalui kesiapan BPBD harus tetap menjadi prioritas utama.
