KAB. CIANJUR, || Puluhan warga Desa Kutawaringin, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mendatangi kantor desa pada Jumat (28/11/2025). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan transparansi dana Program Ketapang Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan.
Warga menilai terdapat kejanggalan dalam realisasi anggaran pembelian kambing yang diperuntukkan bagi peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Jumlah kambing yang diklaim direalisasikan disebut berbeda-beda dan tidak ada laporan yang jelas dari pengelola program.
Ketua TPK, Aji, saat dikonfirmasi menyebut dirinya selama dua tahun mengurus kambing program tersebut, namun mengaku tidak mengetahui jumlah pasti realisasi hewan yang dibelanjakan. “Betul Pak, saya sebagai ketua kelompok, kurang lebih hampir dua tahun ngurus kambing, tapi untuk jumlahnya saya tidak tahu,” ujarnya.
Sementara itu, warga yang enggan disebut namanya mempertanyakan berapa jumlah kambing yang benar-benar direalisasikan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Menurut mereka, informasi yang berbeda-beda memunculkan dugaan ketidakterbukaan pengelolaan anggaran.
Kepala Desa Kutawaringin, Heri Juhaeri, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa anggaran Ketapang TA 2022 digunakan sepenuhnya untuk pembelian 62 ekor kambing, yang kemudian dipelihara oleh kelompok masyarakat. “Semua dibelanjakan untuk 62 ekor kambing. Yang merawat itu warga kelompok di Kutawaringin,” ungkapnya.
Heri menyebut bahwa populasi kambing itu kemudian berkembang dan kini jumlahnya diklaim mencapai sekitar 105 ekor setelah dikurangi kematian. “Kurang lebih, kalau tidak salah sekarang ada 105 ekor. Nanti jumlah tersebut akan diserahkan ke kelompok baru,” ucapnya.
Namun, Kades juga mengakui adanya kendala transparansi dari pihak kelompok. Menurutnya, laporan kematian dan data perkembangan kambing tersimpan di telepon seluler yang kini rusak. “Laporan kelompok memang tidak aktif. Kalau soal kelahiran, ada bukti di HP saya, tapi HP-nya rusak,” katanya.
Kapolsek Mande, IPTU Yudhi CPM, S.H., yang hadir dalam musyawarah tersebut menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas dan bukti autentik. “Kalau ada kehilangan atau mati harus ada bukti. Jika tidak jelas, berarti transparansi tidak benar,” tegasnya.
Terkait isu laporan kehilangan kambing ke polisi, Yudhi menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi. Ia berjanji akan meminta klarifikasi lebih lanjut. “Sampai saat ini saya belum berkomunikasi dengan penyidik. Kalau ada laporan pencurian, harus jelas buktinya. Kalau tidak ada, jangan sampai ini akal-akalan,” ujarnya.
(Dewi)
