JAKARTA, || Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi menyampaikan sejumlah persoalan energi yang masih membebani masyarakat OKI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, 24 November. Ia membawa berbagai aspirasi terkait akses BBM subsidi nelayan, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas rumah tangga (jargas), hingga antrean solar yang semakin panjang di SPBU.
Muchendi menekankan bahwa akses BBM bersubsidi merupakan kebutuhan mendesak bagi ribuan nelayan di wilayah pesisir OKI. Ia menyebut distribusi yang belum optimal membuat banyak nelayan harus membeli BBM dengan harga jauh lebih mahal dari ketentuan.
“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa pasokan memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” ujar Muchendi.
Sebagai solusi, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru yang berlokasi di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Desa Sungai Sibur. Pembangunan fasilitas ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 6.500 nelayan.
“Lokasi yang kami ajukan berbatasan dengan desa-desa lain bahkan provinsi Bangka dan Lampung, sehingga manfaatnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas,” jelasnya.
Selain sektor perikanan, Muchendi juga menyoroti kebutuhan percepatan pembangunan jargas rumah tangga di Kota Kayuagung. Ia menilai jargas sangat efisien dan dapat membantu rumah tangga serta pelaku usaha kecil mengurangi biaya energi.
“Kami sudah melakukan pendataan. Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di Ogan Ilir sudah tersedia sehingga percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan,” paparnya.
Dalam rapat tersebut, Muchendi turut menyoroti antrean panjang solar dan pertalite yang terjadi di 13 SPBU OKI. Menurutnya, kondisi ini telah menghambat mobilitas warga hingga berdampak pada sektor produktif daerah.
“Antrean yang mengular menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi,” tambahnya.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten OKI. Ia menyebut pembangunan SPBN dan percepatan jargas sejalan dengan agenda nasional memperkuat kemandirian energi daerah.
“Komisi XII melihat inisiatif ini bukan hanya memperluas akses energi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kami siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan BPH Migas,” tegasnya.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, turut mengapresiasi usulan tersebut. Ia memastikan BPH Migas siap mendukung pembangunan SPBN dan pengembangan jargas di wilayah OKI melalui koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah dan DPR.
“Dengan SPBN, nelayan bisa mendapatkan BBM subsidi dengan lebih mudah; dengan jargas, masyarakat dan UMKM dapat menikmati energi yang lebih hijau dan terjangkau,” ujar Wahyudi.
(Wan)
