JAKARTA, || Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap jajaran DPW dan DPC yang tidak melaksanakan program organisasi serta melanggar AD/ART.
Ia menyatakan, hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh struktur, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun cabang.
“Dalam rangka penegakan Aturan Dasar, Aturan Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi PWDPI, saya akan segera mengevaluasi para pengurus yang ada di wilayah dan cabang,” ujar Nurullah pada Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, tindakan tegas termasuk pembekuan kepengurusan akan diberlakukan bagi struktur organisasi yang tidak aktif ataupun terbukti tidak menjalankan amanat AD/ART PWDPI.
Nurullah juga mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah pengurus wilayah yang tidak pernah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DPP sejak diterbitkannya SK.
“Bahkan, sejak SK dikeluarkan, beberapa Ketua DPW tidak melaksanakan tugas pokok untuk membentuk struktur kepengurusan hingga tingkat cabang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa ada pula pengurus yang tidak memiliki program kerja dan justru menjadikan organisasi pers PWDPI sebagai alat untuk kepentingan pribadi.
“Karena itu, menindaklanjuti hasil Rakernas, saya tidak akan menunggu lama untuk mengeluarkan surat pembekuan,” pungkasnya.
(**)
