Dugaan Banyaknya Faktur dan Kwitansi Fiktif pada Penggunaan Dana BOS 2020–2021 dan Dana BOPD 2022 di SMK Negeri 1 Panyingkiran

Dugaan Banyaknya Faktur dan Kwitansi Fiktif pada Penggunaan Dana BOS 2020–2021 dan Dana BOPD 2022 di SMK Negeri 1 Panyingkiran

SERGAP.CO.ID

KAB. MAJALENGKA || Pandemi COVID-19 yang berlangsung pada tahun 2020 hingga 2021 berdampak signifikan terhadap seluruh kegiatan sekolah di Indonesia, termasuk di SMK Negeri 1 Panyingkiran, Majalengka. Sesuai dengan kebijakan PPKM dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dihentikan atau dibatasi, termasuk kegiatan ekstrakurikuler.

Bacaan Lainnya

Namun, kondisi ini diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi laporan keuangan dana BOS. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan laporan anggaran fiktif terkait dana ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Panyingkiran selama masa pandemi. Kegiatan ekstrakurikuler, seperti kesenian, olahraga, dan pramuka, yang seharusnya tidak dilaksanakan karena larangan kerumunan, tetap dicatatkan dalam laporan anggaran dengan nilai yang cukup besar.

Dari hasil penelusuran, anggaran ekstrakurikuler selama masa PPKM dilaporkan mencapai sekitar Rp500 juta per tahun. Bahkan pada tahun 2021, nilainya tercatat lebih dari itu. Saat dikonfirmasi mengenai rincian penggunaannya, pihak humas sekolah memberikan pernyataan bahwa memang benar kegiatan belajar mengajar selama pandemi dilakukan secara daring. Ia juga menyebutkan bahwa dugaan anggaran fiktif tersebut terjadi pada masa kepemimpinan kepala sekolah yang lama.

Dugaan Banyaknya Faktur dan Kwitansi Fiktif pada Penggunaan Dana BOS 2020–2021 dan Dana BOPD 2022 di SMK Negeri 1 Panyingkiran

“Betul, tahun 2020 sampai 2021 memang masa pandemi dan sekolah dilakukan secara daring. Terkait anggaran BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler yang diduga fiktif, itu terjadi saat kepala sekolah sebelumnya menjabat. Sekarang kepala sekolah kami menjabat juga di SMKN 1 Majalengka di wilayah Maja,” ujar humas berinisial A.

Ia juga menambahkan bahwa operator sekolah saat itu telah pensiun, sehingga saat ini hanya humas yang dipercaya mengelola sebagian administrasi sekolah. Dunia pendidikan, yang seharusnya bersih dari praktik manipulasi, justru kembali diwarnai dugaan laporan fiktif. Humas menyebut bahwa kepala sekolah telah memberikan penjelasan bahwa pihak aparat penegak hukum (APH) dan kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan, meskipun tidak dijelaskan secara rinci bagian anggaran mana yang diperiksa dan bagaimana hasil penyelesaiannya.

Dugaan Banyaknya Faktur dan Kwitansi Fiktif pada Penggunaan Dana BOS 2020–2021 dan Dana BOPD 2022 di SMK Negeri 1 Panyingkiran

Sementara itu, tim juga mencoba mengonfirmasi terkait penggunaan Dana BOPD tahun anggaran 2022 yang mencapai lebih dari Rp12 miliar, sebagaimana tercantum dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Tanda Terima Pembayaran (TDP). Ditemukan sejumlah faktur dan nota yang diduga tidak valid atau ganjil. Sayangnya, pihak kepala sekolah tidak merespons panggilan konfirmasi, bahkan saat didatangi langsung ke sekolah, pihaknya dikatakan sedang tidak berada di tempat.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 165 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB telah menerima anggaran operasional cukup besar. Namun, terdapat kejanggalan karena masih terdapat pengajuan anggaran pemeliharaan dari dana BOS yang mencapai lebih dari Rp500 juta, padahal anggaran serupa juga telah tercakup dalam BOPD.

Dengan adanya laporan ini, kami meminta kepada aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk segera turun tangan melakukan audit terhadap Dana BOS tahun anggaran 2020–2021 dan anggaran BOPD tahun 2022 di SMK Negeri 1 Panyingkiran.

( Tim Investigasi SERGAP )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *