KUPANG, || Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Timur, Dr. Semuel Haning, SH, MH, menegaskan bahwa guru tidak boleh dizalimi tanpa bukti yang jelas. Hal ini disampaikannya menanggapi rumor yang beredar di media terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Plt. Kepala SMKN 2 Kupang, Muhammad Tey, yang dikabarkan terancam dicopot dari jabatannya.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa (11/2/2025) malam, Semuel Haning meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) NTT untuk tidak mencopot Muhammad Tey. Ia menilai Plt. Kepsek tersebut memiliki kualifikasi yang jelas serta menunjukkan inovasi dalam kepemimpinannya.
“Saya sangat mengharapkan jangan copot Plt. Kepsek Muhammad Tey karena orangnya punya kualifikasi jelas, punya inovasi. Jika ada upaya pencopotan, saya akan merekomendasikan kepada Gubernur agar beliau dijadikan kepala sekolah definitif,” tegasnya.
Menurutnya, tuduhan terhadap Muhammad Tey justru berpotensi merusak citra seorang guru. Sebagai Plt., Muhammad Tey tetap menjalankan tugas utamanya sebagai guru, sementara perannya sebagai kepala sekolah lebih sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan.
“Jangan sampai tindakan ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di NTT,” ujarnya.
Salah satu tuduhan yang beredar adalah pengangkatan guru honorer tanpa koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Semuel Haning menilai keputusan tersebut diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan sekolah.
“Sebagai seorang kepala sekolah, dia memiliki hak birokratis untuk memastikan peserta didik tetap mendapatkan pengajaran yang layak,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak kebijakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang menyebabkan banyak guru honorer berpindah ke sekolah lain. Menurutnya, kepala sekolah yang cerdas harus mampu mencari solusi agar operasional sekolah tetap berjalan baik.
“Plt. Kepsek hanya berusaha menjaga stabilitas manajerial sekolah dengan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar,” imbuhnya.
Terkait isu penyalahgunaan dana komite dan hilangnya uang di brankas sekolah, Ketua PGRI NTT meminta agar Dinas Pendidikan bertindak cerdas dan bijaksana. Ia mengingatkan agar tidak mencampuradukkan berbagai persoalan atau membiarkan pihak luar melakukan intervensi tanpa mekanisme yang jelas.
Semuel Haning juga menilai ada indikasi tindakan arogan dalam cara masalah ini ditangani. Ia menegaskan bahwa dalam sistem pendidikan, harus ada garis koordinasi yang baik antara kepala sekolah, kepala dinas, dan pengawas pembina.
“Jika ada persoalan, langkah yang harus diambil adalah pembinaan, bukan tindakan yang terkesan mendiskreditkan seseorang,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam dunia pendidikan harus berorientasi pada pembangunan dan peningkatan mutu, bukan pada tindakan-tindakan yang justru melemahkan semangat para pendidik.
“Kalau kita terus begini, siapa lagi yang mau menjadi pemimpin di dunia pendidikan?” tutupnya.
(Dessy)
