KAB. OGAN ILIR, || Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan dua kali kunjungan kerja (kunker) pada Januari 2025. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Ogan Ilir, Edi Hapandi, dalam keterangannya di kantornya, Jumat (17 Januari 2025).
Kunker pertama, yang dilaksanakan pada awal Januari, melibatkan masing-masing komisi DPRD Ogan Ilir. Komisi I dan III mengunjungi DPRD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Komisi II mengunjungi DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lahat, sementara Komisi IV mengunjungi DPRD dan Bapenda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).
Kunker kedua, berlangsung dari tanggal 15 hingga 18 Januari 2025, mengarah ke Provinsi Lampung dan Jambi. Komisi II mengunjungi DPRD dan Bapenda Kota Jambi, Komisi I dan III mengunjungi DPRD dan Bapenda Kota Bandar Lampung, serta Komisi IV mengunjungi DPRD dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandar Lampung.
Edi Hapandi menjelaskan bahwa jadwal kunker tersebut telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Ogan Ilir. Besaran anggaran kunker disesuaikan dengan lokasi kunjungan. Untuk kunker ke Lampung, misalnya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp380.000 per hari per anggota untuk biaya operasional, Rp250.000 untuk representasi, dan biaya penginapan hotel dibatasi maksimal 30% dari total biaya atau sesuai dengan tarif hotel yang berlaku. Biaya transportasi dan tiket juga diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
Tujuan utama kunker ini, menurut Edi, adalah untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan pemerintah daerah lain mengenai regulasi terkait, serta mencari referensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Ilir. Kunjungan ke lembaga-lembaga terkait keuangan daerah di berbagai daerah diharapkan dapat memberikan wawasan dan strategi baru bagi DPRD Ogan Ilir dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien.
Kunjungan kerja anggota DPRD Ogan Ilir ini menjadi contoh implementasi pengawasan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Keberhasilan kunker ini akan sangat bergantung pada sejauh mana hasil kunjungan tersebut dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kunker juga perlu dijaga agar terhindar dari potensi penyimpangan.
(YV/TIM)
