KAB TASIKMALAYA, || Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program ketahanan pangan yang dijalankan di berbagai desa.
Langkah ini dinilai penting guna memastikan efektivitas pengelolaan dana desa serta mendukung terwujudnya swasembada pangan di Indonesia yang digaungkan oleh presiden Prabowo Subianto.
Ketua FORWAPI Halim Saepudin menyatakan, bahwa audit diperlukan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan.
“BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya harus menjadi prioritas,” ujarnya. Senin (02/12/2024).
Selain itu, lanjut Halim, FORWAPI juga mengajak pemerintah melalui dinas terkait yaitu DPMD kabupaten Tasikmalaya dan juga Inspektorat serta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan bagi petani lokal dan memberikan akses yang lebih luas terhadap teknologi pertanian.
“Dengan langkah ini, diharapkan desa-desa dapat menjadi pusat produksi pangan yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan pangan,” jelasnya.
Peningkatan kapasitas BUMDes dan program ketahanan pangan tentunya diharapkan mampu mempercepat target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, katanya.
“Kami dari FORWAPI menilai selama ini BUMDes dan program ketahanan pangan di desa diduga hanya menjadi lahan bisnis bagi oknum kepala desa yang tidak bertanggungjawab, padahal suntikan dana BUMDes dan program ketahanan pangan selalu mendapatkan dana segar ketika dana desa cair setiap tahunnya, maka hal ini harus di evaluasi dan di audit secara menyeluruh,” pungkasnya.
(JaJang.H.)
