SERGAP.CO.ID
SUMBA TIMUR, || Agenda politik di Indonesia cenderung di warnai dengan informasi tentang menyusun koalisi di antara partai politik,narasi yang dibangun para elite justru membuat publik jenuh dengan model politik pragmatis yang setiap 5 tahun di isi dengan debat-debat kekuatan politik dan kepentingan elektoral.Jika melihat persoalan hari ini,krisis iklim tidak menjadi perdebatan serius para kandidat dalam pesta demokrasi Indonesia.
Bicara ketahanan dalam bidang kesehatan perlu kita memulai dari hulu yaitu lingkungan, alam yang selama ini di eksploitasi tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Indonesia baru saja keluar dari pandemi covid-19 dimana situasi selama 2 tahun belakangan telah membuat seluruh sendi kehidupan masyarakat terganggu. Kita belum begitu siap menghadapi bencana yang secara masif terjadi.
Situasi saat ini semakin berbeda, krisis iklim yang semakin cepat membuat kita semua gelisah. Oleh karena itu, isu lingkungan mesti di dorong oleh seluruh elemen agar dibicarakan dalam ruang-ruang debat pilpers mendatang.
Agenda politik 2024 merupakan momentum besar masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal isu lingkungan menjadi topik utama dalam setiap dialog tentu harus pula diikuti dengan tindakan mengendalikan perubahan iklim.
Gagasan yang di bangun oleh berbagai komunitas anak muda di Indonesia dalam menekan laju perubahan iklim haruslah dibantu dengan regulasi yang kuat. Implementasi kebijakan di sektor lingkungan harus benar-benar berjalan dan adanya kepastian akan perlindungan lingkungan.
Publik membutuhkan gagasan para kandidat presiden untuk serius mengangkat isu krisis iklim, rancangan undang-undang keadilan iklim perlu di dorong bersama.Demokrasi tanpa keadilan iklim akan sangat sulit mewujudkan Indonesia yang sejahtera, oleh sebab itu, sangat diharapkan pesta demokrasi di 2024 menjadi momentum baik dalam menyusun peta jalan pengendalian iklim.
Krisis,pangan,air,dan menurunnya keseimbangan ekosistem bukanlah hal yang baru terjadi, sejak era industri tata kelola sumber daya alam yang abai terhadap lingkungan justru telah menciptakan konflik kepentingan yang berdampak pada hilangnya ruang-ruang hidup petani.
Carut marut kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia yang masih memberikan porsi besar kepada pemodal atau kapital menimbulkan ketimpangan, ini di lihat dari tingginya angka konflik Sumber daya alam. Sudah saatnya para elite partai politik mulai memainkan perannya dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Situasi Indonesia yang saat ini sedang mengalami berbagai bencana dan krisis pangan akibat kekeringan perlu di perhatikan secara serius. (Deddy F.Holo Kadiv.Perubahan Iklim dan Kebencanaan WALHI NTT)
(Mss**)
