SERGAP.CO.ID
KABUPATEN CIREBON || Sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon harus dijawab serius oleh pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon perlu membuktikan keseriusan dalam penanganan kemiskinan ekstrim dengan program nyata.
“Apa yang diungkap KPK jangan dianggap sepele. Ini memalukan kalau benar adanya. Sama saja pemerintah daerah seakan tidak punya hati. Buat rakyat kecil, tapi untuk biaya perjalanan dinas malah besar. Biaya makan minum juga besar. Padahal, anggaran besar harusnya untuk rakyat miskin,” tegas Warcono Samaun, Sekretaris Repdem Kabupaten Cirebon, kepada wartawan pada Jumat (1/9/2023).
Apa yang diungkap KPK harus segera dilakukan evaluasi oleh jajaran di Pemkab Cirebon, terutama Bapelitbangda sebagai instansi perencanaan dan BKAD selaku dinas yang mengetahui keuangan daerah
Warcono mengingatkan agar biaya perjalanan dinas dipangkas, demikian juga anggaran makan minum. Hapus pula kegiatan-kegiatan terkesan buang-buang uang rakyat.
Pemkab Cirebon fokus ke program penanganan kemiskinan ekstrim dengan memberikan bantuan langsung ke rakyat tidak mampu.
“Kami perhatikan hampir semua dinas ada kegiatan capacity building, yang output nya kurang jelas. Bahkan, ada yang sampai ke luar Jawa atau luar negeri. Ada rumah sakit daerah yang kegiatan capacity building di Bali, ini kan seperti mau jalan-jalan. Bahkan, kegiatan ini diikuti pula beberapa pejabat di Pemkab Cirebon,” lanjut dia.
Warcono berharap bupati, wakil bupati, sekda dan kepala dinas atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mengurangi kegiatan yang output nya kurang bermanfaat langsung untuk masyarakat.
Dirinya melihat peran Bapelitbangda belum maksimal. Kegiatan penting dihapus atau dicoret, tapi program capacity building dibiarkan. Pun demikian, kurangi anggaran perjalanan dinas dan biaya makan minum.
Agus
