SERGAP.CO.ID
MUARA ENIM, || Sumatera Selatan, Viralnya pemberitaan yang beredar di media sosial maupun media massa terkait proyek pembangunan Jembatan Geometrik Pulau Panggung Segamit, kini kian menyita banyak perhatian publik baik awam maupun aktivis.
Seperti yang dikatakan Yulianto, S.E., Ketua DPD LSM Brantas Kabupaten Muara Enim kepada media ini. ” Setelah membaca viralnya pemberitaan di beberapa media sosial, media massa maupun elektronik beberapa waktu lalu, membuat kami melakukan peninjauan dan investigasi langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kebenaran terkait viralnya permasalahan tersebut. Kamis, 26 Mei 2022.
Proyek dengan dua tahap pengerjaan tersebut, dananya bersumber dari APBD Kabupaten Muara Tahun 2020. Tahap keduanya bersumber dari dana Bantuan Gubernur (BanGub) APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2021.
Jalan tersebut berpotensi disfungsi atau tidak dapat dipergunakan, karena jalan yang terlalu terjal dan curam. Diduga di dalam pengerjaan proyek tersebut pihak oknum pelaksana kangkangi petunjuk teknis (JUKNIS) dan Pertimbangan Teknis (PERTEK) sebagaimana dimaksud dalam aturan pengerjaan. Dasar inilah yang menarik simpatik para tokoh-tokoh aktivis untuk menyoroti hasil dari infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan tersebut. Hasil pengerjaan yang tidak maksimal akan berdampak menimbulkan terganggunya sistem roda perekonomian masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait hasil pengerjaan pembangunan Proyek jembatan penghubung antara Kecamatan Semendo Darat Laut dan Semendo Darat Tengah yang viral di media sosial maupun media massa itu membuat ketua DPD LSM Brantas Kabupaten Muara Enim Yulianto, S.E., turun langsung ke lokasi proyek untuk meninjau dan melakukan investigasi langsung ke lapangan.
Yulianto mengatakan Setelah dirinya dan tim meninjau langsung hasil dari pengerjaan proyek tersebut, di dalam pengerjaan proyek tersebut kami selaku kontrol sosial berpandangan bahwa dalam proses pengerjaan proyek tersebut, kuat dugaan adanya konspirasi, banyak indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum pihak perusahaan dengan pihak dinas terkait. Pasalnya, proyek yang dikerjakan secara dua tahap tersebut, menelan biaya yang tidaklah sedikit.
“Tahap pertama dikerjakan pada tahun 2020 dengan nilai anggaran Dua Belas Miliar lebih (12M) kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua dengan nilai anggaran Dua Puluh Tujuh Miliar lebih (27M). Bila ditotalkan biaya pengerjaan tahap satu dan tahap dua, jumlah nilai anggarannya mencapai Tiga Puluh Sembilan Miliar lebih, dengan jumlah total biaya anggaran sebesar itu seharusnya proyek tersebut mendapatkan hasil yang optimal bukan malah menjadi momok yang menakutkan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Yulianto, ditambah munculnya dugaan kuat adanya unsur gratifikasi di dalam birokrasi kepemerintahan Kabupaten Muara Enim, seperti adanya pengarahan paket-paket proyek APBD maupun APBN. “kami akan segera menyurati pihak Aparat Penegak Hukum (APH), Kepolisian Daerah, pihak Kejaksaan Tinggi (KEJATI), Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) , dan KPK-RI untuk berkoordinasi terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Muara Enim,”tambah Yulianto kepada wartawan.
Disampaikan pula oleh salah satu pengguna jalan dan Aktivis Pemerhati Lingkungan Muara Enim, Dadang Hariansyah, Saat melintasi jalan tersebut, harus benar-benar konsentrasi dan ekstra hati-hati, karena jalanan yang terjal dan curam serta menikung tajam itu salah-salah bisa tergelincir ke dalam jurang, apalagi pada saat hujan lintasan menjadi licin dan ditutupi kabut, bila tidak ekstra hati-hati nyawa bisa melayang.
” Bukan untuk memperlancar jalan, tapi justru menghambat jalan,” ucapnya.
Rudiansyah selaku Ketua DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Muara Enim menambahkan, diduga dalam proses pengerjaan proyek tersebut, adanya indikasi kecurangan, bisa dilihat dari hasil pengerjaan proyek yang menelan biaya anggaran puluhan miliar itu. “Diduga adanya juga indikasi kecurangan yang dilaku
Salah satu Pelaksana dari Perusahaan Akai kontraktor lokal Muara Enim.Ek yang di hubungi tidak ada balasan nya(30/5)
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR AS yang di hubungi via Whapshap.
Sampai berita ini di turunkan belum bisa menjawab.
(Herman Sergap)
