SERGAP.CO.ID
BEKASI, – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai, pada Senin (5/4/2021) di Komplek Pemkab Bekasi. Aksi yang menyoal anggaran pembangunan toilet yang mencapai puluhan miliar, disinyalir kurang sesuai dengan bangunan yang telah dibangun.
Kordinator Aksi, Rudi Widodo mengatakan, pembangunan toilet yang mencapai kurang lebih Rp196 Juta per-unit. Apalagi, tentunya menjadi tandatanya besar, kepastian anggaran sebenarnya pembangunan toilet yang di lakukan oleh Dinas PUPR (Cipta Karya, red) Kabupaten Bekasi.
“Ya anggaran toilet sekolah yang harga pembangunannya mencapai kurang dari 200 Juta, karena dari hasil dan jumlah anggarannya justru tak logis,” kata Rudi kepada wartawan, Senin (5/4/2020).
“Maka dari itu kami meminta transparansi, dan mendesak bupati Kabupaten Bekasi untuk mengevaluasi Pejabat Dinas Cipta Karya,” tambah dia.
Rudi menyesalkan dalam sela audensi bersama Pejabat Cipta Karya justru tanpa dihadiri Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Suhup, yang seolah lari dari tanggungjawab. Selain itu, audensi itu tidak dapat jawaban yang kongkrit terkait anggaran Toilet.
“Kita singgung terkait transparansi, justru kami hanya di bacakan biaya-biaya untuk pembangunan WC tersebut, dan tidak dilihatkan ke kita, apalagi jiga tidak di publikasikan ke publik,” geram dia.
Selain itu, Artha Wijaya juga menambahkan, jika pemerintah masih belum juga memberi transparansi pembiayaan bangunan toilet sekolah. Pihaknya akan melaporkan penggunaan anggaran tersebut ke penegak hukum.
“Ya dalam waktu dekat kita juga pertanyakan perkembangan yang sudah sampai di selidiki di tingkat KPK, karena memang infonya KPK juga sedang mendalami, dan kami juga tentunya akan desak KPK untuk memberitahu ke publik,” tandasnya.
(Rm)
