Mamat Rachmat Soroti Masalah Data Desil, Kesehatan, dan Pendidikan Saat Pengawasan DPRD di Bandung

SERGAP.CO.ID

BANDUNG, || Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem, Mamat Rachmat,M.Si, melakukan pengawasan ke daerah pemilihannya di Kota Bandung pada Senin (14/9/2026). Kegiatan ini serentak dilakukan seluruh anggota DPRD Jabar sesuai tugas dan fungsi di masing-masing dapil.

Bacaan Lainnya

Pantauan di Kantor DPD Partai NasDem, Jl. Cipaganti No. 69, Bandung, Mamat Rachmat menyoroti tiga isu utama yang banyak dikeluhkan masyarakat: data desil, kesehatan, dan pendidikan.

“Masalah Desil Ini Harus Diluruskan dan Diedukasi”

Mamat menyebut persoalan perubahan data desil dalam DTKS menjadi keluhan paling ramai saat ini. Banyak warga yang kaget bantuannya tiba-tiba hilang karena desilnya naik.

“Di beberapa daerah masalah desil ini sangat dirasakan masyarakat. Tiba-tiba ada perubahan desil. Nah ini yang perlu kita luruskan, kita kasih edukasi ke masyarakat,” ujar Mamat Rachmat saat diwawancarai.

Ia menjelaskan sistem pendataan saat ini sudah berbasis NIK dan datanya terbuka. Menurutnya, jika ada data yang tidak sesuai, masyarakat bisa melapor agar diperbaiki.

“Kita tetap memperjuangkan bagaimana data desil yang ada saat ini. Kalau memang ada yang tidak sesuai kita bantu bagaimana mengembalikannya. Karena kadang masyarakat tidak paham, tiba-tiba desilnya berubah,” jelasnya.

Fokus Juga ke Kesehatan dan Pendidikan

Selain desil, Mamat juga menyoroti bidang kesehatan dan pendidikan di Kota Bandung.

“Hari ini saya banyak membahas pendidikan, juga masalah-masalah kesejahteraan masyarakat, kesehatan segala macam,” katanya.

Ia berharap seluruh program pemerintah di tiga bidang tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Harapan saya masalah desil ini cepat terselesaikan dengan baik. Masalah kesehatan juga, termasuk dengan pendidikan di Kota Bandung berjalan dengan baik. Semuanya ingin masyarakat yang kita layani ini mendapatkan manfaat dengan baik,” pungkasnya.

Kegiatan pengawasan ini merupakan agenda rutin DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran tahun 2026 berjalan sesuai aturan.

(D/Yudist)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *