KAB. KARAWANG, || Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian RI mengenai mitigasi risiko kekeringan di sentra produksi padi nasional, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan di Kabupaten Karawang bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Perum Jasa Tirta (PJT) II untuk memperkuat infrastruktur irigasi dan mengatasi persoalan sampah saluran air guna mendukung percepatan tanam dan menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Lt3 Gd Singaperbangsa, (15/8).
Rapat koordinasi darurat ini diselenggarakan merespons laporan petani terkait berkurangnya debit air irigasi yang mengakibatkan kurang lebih 1.000 hektar sawah di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang terdampak kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen.
Sekretaris Daerah Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah,S.STP., M.P. akan mengintruksikan Camat dan Kepala Desa untuk membagi peran pengelolaan sampah wilayah serta memperkuat kolaborasi bersama BBWS dan PJT II dalam pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
Bupati Karawang menegaskan komitmen Pemkab Karawang untuk mempertahankan lahan sawah teknis seluas hampir 87.000 hektar dari ancaman alih fungsi lahan permukiman maupun industri.
Karawang menargetkan produksi beras tetap berada di level optimal dengan capaian 1,45 juta ton gabah kering panen per tahun.
“Kami berkomitmen penuh menjaga lahan pertanian agar tidak tergerus perkotaan maupun industri. Petani kami sangat siap mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), namun dukungan infrastruktur air, kebersihan saluran irigasi, dan perbaikan sarana teknis dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan,” tegas Bupati.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal terkait menyambut baik sinergi aktif dari Pemkab Karawang dan siap menurunkan 20 unit alat berat (Beko) di bawah komando Bupati Karawang guna mempercepat pengerukan dan pembersihan saluran air.
(Ahmad Z)
