Breaking News ; Hadir Di Muara Enim, KPK Segel Ruangan Diknas Muara Enim

Caption : Solihin,di Depan Ruangan Yang Disegel KPK Penggiat Anti Korupsi

SERGAP.CO.ID

KAB. MUARA ENIM, SUMSEL, || Jagat media sosial di Kabupaten Muara Enim mendadak dihebohkan dengan beredarnya kabar mengenai aksi penyegelan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Muara Enim, Senin (8/6/2026).

Bacaan Lainnya

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, beberapa ruangan di kantor Dinas Pendidikan Muara Enim memang tampak sudah terpasang segel resmi milik komisi antirasuah tersebut. Di antara ruangan yang disegel meliputi ruang kerja Sekretaris Diknas, ruang Bidang Perencanaan, serta beberapa ruangan strategis lainnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa Oknum Sekretaris Diknas Muara Enim berinisial AB kabarnya telah diamankan di Palembang. Kendati demikian, lokasi pasti penangkapan serta kebenaran mutlak mengenai status hukum yang bersangkutan masih belum bisa dipastikan secara rinci.

Tak hanya itu, indikasi pergerakan KPK di Bumi Serasan Sekundang diduga juga menyasar ke kediaman yang dihuni oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Muara Enim berinisial RH, yang dikabarkan turut digeledah oleh tim penyidik.

Caption : Ruangan Sekretaris Diknas Yang Telah di Segel KPK

Menanggapi rumor yang berkembang cepat tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi oleh media online Suara Nusantara (SN) membenarkan adanya aktivitas Tim KPK yang tengah bertugas di Kabupaten Muara Enim terkait penanganan sebuah kasus. Namun, ia masih enggan memberikan keterangan lebih mendalam mengenai detail perkara maupun siapa saja pihak yang terseret.

Biarkan Tim bekerja dahulu, biar nanti jelas duduk perkaranya,” ujar Budi Prasetyo di sadur pada Media Online Suara Nusantara, Senin (8/6/2026).

Hingga berita ini diturunkan, suasana di kantor Dinas Pendidikan Muara Enim berselimut ketegangan, dan awak media masih terus berupaya menggali konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait guna memastikan status hukum para pejabat yang diduga terlibat dalam pusaran kasus tersebut.

(Kris)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *