KUPANG, || Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pidato laporan satu tahun pemerintahan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Jumat (20/2/2026). Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus refleksi pelaksanaan pembangunan periode 2025–2030.
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinannya difokuskan pada penguatan fondasi kebijakan, penataan tata kelola pemerintahan, serta percepatan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi NTT pada 2025 tercatat 5,14 persen. Tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 jiwa, dibandingkan 19,02 persen pada September 2024.
Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 69,89, inflasi terkendali di angka 2,40 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada November 2025 berada di level 3,10 persen.
Pemerintah daerah, menurut Gubernur, terus menekan angka kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi, mencakup penguatan ekonomi rakyat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perluasan perlindungan sosial berbasis data sasaran.
Arah pembangunan dijalankan melalui tujuh pilar utama, yakni ekonomi berkelanjutan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan komunitas, pemerataan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi dan HAM, serta kolaborasi.
Di sektor ekonomi, strategi hilirisasi ditegaskan sebagai prioritas. Program One Village One Product mencatat 44 produk unggulan dengan 190 UMKM binaan. NTT Mart telah terbentuk di 22 kabupaten/kota sebagai saluran distribusi produk lokal.
Kontribusi subsektor tuna, cakalang, dan tongkol mencapai 15,31 persen dari total produksi perikanan. Di bidang pertanian, produktivitas padi meningkat dari 4,19 ton per hektare pada 2024 menjadi 4,56 ton per hektare pada 2025. Produksi jagung juga mengalami kenaikan. Pada sektor peternakan, populasi sapi tercatat 622.276 ekor pada 2025, disertai peningkatan populasi kerbau dan kuda.
Sektor pariwisata turut mencatat lonjakan signifikan. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mencapai 1.840.488 orang atau 143,96 persen dari target. Kegiatan Tour de EnTeTe sepanjang 1.541 kilometer di wilayah Timor, Sumba, dan Flores memberikan dampak ekonomi sekitar Rp10,21 miliar serta melibatkan sekitar 400 UMKM lokal.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM tercatat 20,2 persen pada 2025. Kasus malaria menurun menjadi 4.332 kasus dibandingkan 7.920 kasus pada 2024, sementara kematian akibat rabies turun dari 46 kasus menjadi 30 kasus. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat intervensi lintas sektor dan layanan kesehatan dasar.
Pada bidang pendidikan, 88 titik Sekolah Rakyat dibentuk untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Sebanyak 1.124 siswa menerima bantuan pendidikan, sementara 1.515 guru dan tenaga kependidikan memperoleh insentif.
Di sektor ketenagakerjaan, sebanyak 100.000 pekerja rentan sektor informal telah didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam aspek infrastruktur, pemerintah mengalokasikan Rp96,53 miliar untuk 33 paket pekerjaan jalan pada 2025, dengan capaian panjang jalan mantap mencapai 1.873,99 kilometer. Sebanyak 450 kepala keluarga di enam kabupaten juga telah menerima sambungan meteran listrik.
Pada tata kelola pemerintahan, Pemprov NTT meraih kualifikasi “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 93,30. Seluruh 429 pengaduan masyarakat yang masuk melalui layanan publik telah ditindaklanjuti.
Mengakhiri penyampaiannya di Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Gubernur menegaskan bahwa capaian tahun pertama merupakan fondasi awal untuk percepatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, komunitas, dan diaspora dalam mendorong kemajuan NTT secara berkelanjutan.
Sidang Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, unsur Forkopimda, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.
(Desy)
