KAB. OKI, || Kota Palembang kembali menjadi episentrum pergerakan masyarakat sipil, Kamis (27/11/2025), ketika puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
Aksi ini merupakan eskalasi dari tuntutan sebelumnya terkait dugaan praktik korupsi yang disinyalir merongrong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dengan membawa bukti-bukti yang diklaim valid, SPM Sumsel mendesak Kejati untuk segera melakukan investigasi mendalam dan menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik.
Aksi dimulai dengan orasi-orasi yang bergelora dari atas mobil komando, membangkitkan semangat juang para demonstran. Spanduk dan poster dengan pesan-pesan kritis terhadap korupsi menghiasi barisan massa, mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
Sempat terjadi tensi yang meningkat ketika sebagian massa aksi berupaya menerobos barikade aparat kepolisian untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan Kejati. Namun, berkat pendekatan persuasif dan dialog yang konstruktif, potensi eskalasi berhasil diredam dan perwakilan massa aksi diizinkan untuk bertemu dengan perwakilan Kejati.
Koordinator Aksi SPM Sumsel menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti yang mengindikasikan adanya praktik korupsi di Dinkes OKI. Bukti-bukti tersebut meliputi:
- Anomali dalam Dokumen Anggaran: Terindikasi adanya mark-up dan ketidaksesuaian dalam alokasi serta penggunaan anggaran, yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat program-program kesehatan yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
- Disparitas antara Perencanaan dan Realisasi Proyek: Foto-foto proyek yang tidak sesuai dengan blueprint awal menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, dan potensi praktik korupsi yang tersembunyi di balik proyek-proyek tersebut.
- Rekaman Percakapan yang Mencurigakan: Transkrip percakapan yang diduga melibatkan oknum pejabat Dinkes OKI dalam praktik-praktik yang melanggar hukum dan etika, membuka peluang untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.
- Temuan BPK yang Mengkhawatirkan: Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti adanya alur dana yang tidak lazim, konfirmasi hotel yang tidak sinkron, dan indikasi peserta “siluman” dalam berbagai kegiatan Dinkes OKI, mengisyaratkan adanya masalah serius dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik.
Perwakilan Kejati Sumsel yang menerima perwakilan massa aksi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan dan bukti-bukti yang diberikan. Pihaknya berjanji akan melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan imparsial, dengan menjunjung tinggi prinsip due process of law dan presumption of innocence.
“Kami akan mempelajari dengan seksama semua bukti yang ada dan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran. Jika memang terbukti ada tindak pidana korupsi, kami akan menindak tegas para pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya menjaga independensi dan objektivitas dalam proses penegakan hukum.
Aksi unjuk rasa ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Kota Palembang, yang merasa geram dengan praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik. Banyak warga yang memberikan dukungan moral dan logistik kepada massa aksi, sebagai bentuk solidaritas dan komitmen untuk memberantas korupsi.
SPM Sumsel menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dan lebih terstruktur jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
Berikut adalah poin-poin penting dari pernyataan sikap Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan:
- Mendesak Kejati Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dugaan korupsi di Dinkes OKI.
- Mempertanyakan sejauh mana proses hukum telah berjalan dan apa kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus ini.
- Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Dinkes OKI.
Media sergap co id akan terus mengawal kasus ini dan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan independen kepada masyarakat. Kami percaya bahwa pers memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik.
(Wan)
