KOTA BANDUNG, || Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa seluruh ketua RT dan RW di Kota Bandung telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS sejak tahun 2023. Program ini memastikan para ketua RT dan RW terlindungi dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung, Bira Gumbira, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemkot terhadap peran strategis RT dan RW. Menurutnya, keberadaan RT dan RW sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga.
“Menanggapi instruksi Gubernur pada 3 September 2025, sebenarnya Pemkot Bandung sudah meng-cover BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT dan RW sejak 2023,” ujar Bira, Kamis, 4 September 2025.
Ia menambahkan, anggaran program ini secara rutin dialokasikan dalam APBD setiap tahun. Bahkan, Pemkot Bandung telah memastikan keberlanjutan anggaran tersebut untuk tahun 2026 mendatang.
Selain dukungan anggaran, program ini juga memiliki dasar hukum yang jelas. Landasannya adalah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi ketua RT dan RW.
Dengan adanya jaminan sosial ini, para ketua RT dan RW diharapkan lebih tenang dan terlindungi ketika melaksanakan tugas mereka. Hal ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi mereka dalam melayani masyarakat.
Pemkot Bandung meyakini, pemberian jaminan sosial akan semakin memotivasi para ketua RT dan RW untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga. Perlindungan ini dianggap penting karena RT dan RW sering menghadapi beragam tantangan sosial di lingkungannya.
Kebijakan tersebut juga menjadi bukti bahwa Pemkot Bandung menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan perangkat kewilayahan, sehingga mereka dapat bekerja optimal demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik di Kota Bandung.
(Dewi)
