KAB. TASIKMALAYA, || Masyarakat dan orang tua siswa peserta program magang ke Jepang yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi, mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit terhadap aliran dana program yang diduga telah mengalami pemotongan. Dana bantuan yang seharusnya mencapai Rp150 juta, hanya disalurkan sebesar Rp100 juta ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang menjadi mitra dalam program tersebut.
Program magang ke Jepang ini merupakan program unggulan dari Dirjen Pendidikan Vokasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mengasah keterampilan mereka di industri global. Program ini seharusnya dibiayai sebagian besar oleh anggaran pemerintah, namun dugaan pemotongan dana yang disalurkan telah menimbulkan kecurigaan di kalangan orang tua siswa dan masyarakat.
Menurut laporan yang diterima, meskipun anggaran sebesar Rp150 juta telah disetujui dan disalurkan untuk setiap siswa yang mengikuti program magang, hanya Rp100 juta yang sampai ke LPK yang mengelola pelatihan dan pengiriman peserta magang ke Jepang. Dugaan pemotongan dana ini menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah.
Dugaan Penyimpangan Dana Program Magang
Beberapa orang tua siswa yang anaknya terlibat dalam program magang tersebut mengungkapkan bahwa mereka merasa dirugikan dengan adanya biaya tambahan yang harus mereka bayar, padahal mereka sudah mengira bahwa biaya tersebut sepenuhnya dibiayai oleh dana bantuan dari Dirjen Pendidikan Vokasi. Mereka juga menyatakan kekhawatiran bahwa adanya pemotongan dana ini berpotensi mengurangi kualitas dan efektivitas program magang yang dijalani oleh siswa.
“Sangat mengecewakan mengetahui bahwa dana bantuan yang sudah disetujui ternyata hanya sebagian yang sampai ke LPK. Ini jelas merugikan anak-anak kami, dan kami meminta pihak berwenang untuk segera melakukan audit,” ujar salah satu orang tua siswa yang terlibat dalam program tersebut. “Kami juga ingin tahu ke mana sisa dana tersebut dialihkan.”
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Para orang tua dan masyarakat berharap agar pihak yang berwenang segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana untuk program magang ke Jepang ini. Mereka meminta agar audit dilakukan dengan objektif untuk mengungkapkan secara jelas aliran dana yang diterima oleh LPK dan memastikan bahwa tidak ada penggelapan atau penyalahgunaan anggaran.
“Kami meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Dinas Pendidikan segera turun tangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,” tegas seorang tokoh masyarakat. “Kami membutuhkan kejelasan tentang ke mana aliran dana tersebut.”
Penyelidikan yang lebih mendalam sangat dibutuhkan untuk mengungkap apakah dana yang diterima oleh LPK digunakan dengan baik, dan apakah ada pihak yang menyalahgunakan anggaran tersebut demi keuntungan pribadi. Program magang ke Jepang adalah kesempatan emas bagi para siswa SMK untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja internasional. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga integritas program ini.
Pihak Berwenang Diminta Segera Tindaklanjuti
Dalam hal ini, masyarakat dan orang tua siswa mendesak agar pihak berwenang segera melakukan tindakan yang tegas dan transparan. Mereka berharap agar audit ini dapat segera memberikan kejelasan dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan cara yang tepat dan untuk kepentingan peserta magang.
Pihak berwenang, baik dari Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan, diminta untuk segera merespons dan menyelidiki dugaan penyimpangan dana ini agar program magang ke Jepang tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa, tanpa adanya praktik yang merugikan.
Pihak berwenang diharapkan dapat segera memberikan hasil audit dan menjelaskan tindak lanjutnya dalam waktu dekat.
(Red**)
