KAB. CIAMIS, || Pembangunan tower dan tiang kabel internet di Dusun Karangcingkrang, Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, terus menjadi sorotan warga. Warga setempat mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas dugaan pelanggaran izin proyek dan ketidakjelasan terkait pembagian kompensasi. Beberapa warga menilai bahwa proyek tersebut dijalankan tanpa izin yang sah dan minim sosialisasi, sehingga menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat terdampak.
Sejumlah warga, termasuk yang rumah dan lahannya berada di dekat lokasi pembangunan tower, mengaku tidak pernah menerima sosialisasi ataupun kompensasi. Seorang warga berinisial “K” menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya, yang terdampak langsung oleh pembangunan, tidak menerima informasi atau ganti rugi apapun terkait proyek tersebut. “Kami tidak pernah diberitahu apapun tentang proyek ini, apalagi menerima kompensasi. Tiba-tiba saja tower dibangun di sekitar rumah kami tanpa ada penjelasan sebelumnya,” ujar K dengan nada kecewa.
Kasus ini semakin diperkeruh dengan pernyataan warga lain berinisial “T”, yang lahan perkebunannya telah dipasangi tiang kabel internet tanpa pemberitahuan resmi. “Beberapa tiang kabel sudah ditanam di kebun saya tanpa ada sosialisasi atau izin dari saya. Sampai saat ini, saya belum mendapatkan kompensasi ataupun penjelasan dari pihak manapun,” keluh T. Senin, (21/10/2024).
Sumber masalah tidak hanya berhenti pada kurangnya sosialisasi, namun juga pada dugaan penyelewengan terkait distribusi kompensasi bagi warga terdampak. Seorang petugas lapangan yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa seluruh dana kompensasi telah diserahkan ke pihak pemerintah desa. “Semua dana kompensasi sebenarnya sudah kami serahkan ke pemerintah desa. Kami hanya menjalankan tugas pemasangan, soal distribusi kompensasi itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa,” ungkapnya.
Namun, pernyataan ini justru memicu kemarahan warga. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa pembagian kompensasi tidak dilakukan secara merata. Warga mencurigai ada masalah dalam pengelolaan dana tersebut, mengingat sebagian dari mereka belum menerima kompensasi. “Saya tahu beberapa tetangga sudah menerima kompensasi, tapi banyak dari kami yang tidak. Tidak ada kejelasan dari pihak desa tentang bagaimana uang itu dibagikan,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sejumlah warga kini mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum jika tidak ada solusi yang segera ditawarkan oleh pihak terkait. Mereka juga berencana untuk meminta intervensi dari pemerintah kabupaten agar persoalan ini bisa segera diatasi. “Jika kompensasi tidak segera diberikan dan masalah ini tidak dijelaskan dengan baik, kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Kami ingin keadilan dan hak kami sebagai warga terdampak dihargai,” tegas K.
Pemerintah desa Mekarmulya, yang disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi dana kompensasi, hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi. Warga berharap pemerintah desa segera memberikan klarifikasi terkait distribusi dana tersebut dan menjelaskan izin pembangunan proyek tower dan tiang kabel yang dianggap bermasalah.
Ke depan, warga Dusun Karangcingkrang berharap agar proyek pembangunan infrastruktur digital di wilayah mereka dapat dilakukan dengan lebih transparan, melibatkan masyarakat secara aktif, serta memberikan kompensasi yang layak bagi semua pihak terdampak. Mereka menuntut agar hak-hak mereka sebagai pemilik lahan dan penghuni lingkungan dihormati, serta meminta adanya audit terkait izin dan distribusi kompensasi oleh pihak berwenang.
Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang melibatkan masyarakat luas. Tanpa adanya keterbukaan dan koordinasi yang baik, pembangunan yang seharusnya menjadi langkah positif bagi kemajuan teknologi bisa berubah menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan sosial. Warga berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini sebelum eskalasi ketegangan semakin tinggi.
(ada aww)
