KAB. PESSEL , || Tahun 2024 pemerintah pusat sudah memprogramkan dan sudah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendata seluruh honorer diwilayahnya untuk diangkat menjadi P3K.
“Ya, karena pemerintah pusat berkomitmen atas desakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, (RI) untuk tahun 2024 seluruh honorer di Indonesia harus diangkat P3K,” ungkap Z salah seorang Pengamat Politik saat dihubungi media ini Sabtu, (31/8).
Dikatakannya, kalau tidak ada program dari pusat tidak akan ada pengangkatan P3K besar-besaran diseluruh daerah di Indonesia.
“Jadi, masyarakat harus tahu tentang program ini, jangan ada adu domba, dan masyarakat jangan tertipu.
Lebih lanjut dikatakannya, sesuai dengan Keputusan Pemerintah Pusat, selaku pengamat politik melihat, tahun 2024 honorer telah diangkat semua jadi P3K dan daerah wajib melaksanakan itu semua.
“Ya, berdasarkan keputusan pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib melaksanakan itu, dan kita wajib meluruskan setiap berita- berita yang tidak benar, agar masyarakat tidak tertipu dengan berita-berita hoax,” jelasnya.
Sebagai pengamat politik apa yang terlihat saat pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Kamis 29 Agustus kemarin, saya akan membuat surat terbuka untuk Bawaslu dan pejabat berwenang tentang Oknum-oknum ASN yang terlibat politik praktis.
“Saya, selaku pengamat politik akan membuat surat terbuka untuk Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat berwenang, untuk dapat memproses oknum-oknum ASN dan P3K yang terlibat politik praktis,” tutupnya.
(WH).
