Bandung,– Pada hari Senin, 19 Agustus 2024, bertempat di Ruang Meeting Gedung Sate, Biro Kesra Provinsi Jawa Barat, berlangsung pertemuan penting yang melibatkan relawan Bolonemase Bandung Raya dan Redaksi Media Internusa. Pertemuan ini membahas permasalahan serius terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengakibatkan banyak siswa belum dapat tempat di sekolah.
Dalam diskusi tersebut, relawan Bolonemasi Bandung Raya menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak mencerminkan sikap objektif terhadap aduan masyarakat. Mereka mengeluhkan bahwa proses administrasi PPDB masih belum menunjukkan kemajuan signifikan dan tidak memberikan solusi yang memadai. Penumpukan berkas dan lambatnya proses penanganan aduan merupakan masalah utama yang dikeluhkan masyarakat.
Redaksi Media Internusa, yang melaporkan acara ini, mengungkapkan bagaimana situasi ini mempengaruhi masyarakat, termasuk ketidakpastian yang dirasakan oleh orang tua siswa dan dampaknya terhadap akses pendidikan yang seharusnya didapatkan anak-anak mereka.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang bertanggung jawab atas pengelolaan PPDB, dinilai belum menunjukkan respons yang memadai terhadap keluhan masyarakat. Kritik terhadap kinerja dinas ini semakin memuncak seiring dengan ketidakmampuan mereka dalam menangani berbagai isu yang muncul terkait penerimaan siswa baru.
“Pelayanan yang diterima masyarakat hingga saat ini tidak mencerminkan sikap objektif,” ujar perwakilan dari Bolonemasi Bandung Raya dalam pertemuan. “Regulasi yang ada masih jalan di tempat dan belum memberikan solusi yang signifikan untuk masalah yang ada.”
Menghadapi situasi yang belum kunjung membaik, relawan Bolonemasi Bandung Raya bersama masyarakat memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Mereka berencana untuk menyusun surat audensi yang akan diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta disampaikan kepada Presiden RI. Surat ini bertujuan untuk menarik perhatian pada masalah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan mendorong tindakan dari pemerintah pusat agar Kepala Daerah dan pihak berwenang di Provinsi Jawa Barat lebih responsif dan proaktif dalam menangani masalah PPDB.
“Situasi ini menyoroti dampak negatif dari PPDB Jabar yang menyebabkan banyak anak belum mendapatkan sekolah, dan hingga saat ini, Disdik Jabar belum menindaklanjuti aspirasi atau pengaduan yang disampaikan masyarakat. Hal ini mengancam banyak siswa yang berpotensi tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMA/K. Mereka adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, namun hingga kini masih terkatung-katung tanpa kepastian. — Teddy, Ketua Relawan Bolonemase Bandung Raya.”
Jika masalah ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, relawan dan masyarakat berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan anak-anak mereka dengan langkah yang lebih lanjut. Dengan adanya surat audensi ini, mereka berharap adanya perhatian dan intervensi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini secara efektif dan memastikan hak pendidikan yang layak bagi semua siswa.
Pertemuan hari ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menuntut perbaikan dan transparansi dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang adil dan tepat waktu.
(Red)**
