KAB. BLITAR, || DPRD Kabupaten Blitar terus mendorong penguatan regulasi daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya rapat paripurna dengan tiga agenda strategis sekaligus di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Blitar Becky Herdiansyah, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, jajaran Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Blitar, serta para tokoh masyarakat.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita.
Tiga agenda tersebut meliputi penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pesantren, persetujuan bersama Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027.
Wakil Bupati Blitar, Becky Herdiansyah dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar mengapresiasi dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja dengan sepenuh hati dalam merancang peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah.
“Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memegang peranan penting dalam tata kelola pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
“Oleh karenanya, Perda tentang pajak daerah menjadi sarana dalam menentukan arah kebijakan daerah yang akuntabel, komprehensif dan mendapatkan kepastian hukum serta mengedepankan kepentingan masyarakat dengan skala prioritas,” tegasnya.
Ia menegaskan, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Pesantren.
Ranperda inisiatif DPRD tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan perhatian dan dukungan yang lebih terarah terhadap keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Blitar.
Melalui regulasi ini, fasilitasi pesantren diharapkan tidak hanya menyentuh aspek pendidikan dan pembinaan kelembagaan, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, keberadaan payung hukum tersebut diharapkan memberikan kepastian dalam penyaluran bantuan dan hibah kepada lembaga pesantren secara adil, proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pesantren diharapkan semakin berdaya dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat.
“Namun, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kemampuan wajib pajak dan pengguna layanan retribusi. Dengan begitu, peningkatan pendapatan daerah tetap berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dalam rapat yang sama, DPRD Kabupaten Blitar juga membacakan keputusan mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027.
Propemperda merupakan instrumen perencanaan legislasi daerah yang memuat daftar prioritas rancangan peraturan daerah untuk dibahas bersama oleh DPRD dan pemerintah kabupaten.
Melalui Propemperda 2027, diharapkan produk hukum yang dihasilkan nantinya mampu menjawab berbagai persoalan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
(Dar)






