KAB. SUBANG, || Suasana di Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendadak tegang pada Kamis, 19 Februari 2026. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa LSM Pemuda bersama mahasiswa berujung ketegangan setelah warga setempat menghadang mereka di pintu masuk kawasan.
Aksi tersebut berlangsung di gerbang utama menuju kediaman gubernur. Massa sempat merangsek hingga ke area pintu masuk, namun diadang oleh warga yang berjaga untuk menjaga ketertiban lingkungan.
Sejumlah peserta aksi bahkan terlihat mencoba masuk dengan merangkak melalui celah gerbang yang dijaga ketat. Situasi ini memicu dorong-dorongan antara massa aksi dan warga sekitar.
Aksi unjuk rasa ini disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak responsif terhadap kritik masyarakat.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menyatakan pihaknya telah berulang kali menyampaikan aspirasi ke kantor dinas terkait, khususnya mengenai kualitas pembangunan jalan.
Menurut Andri, sejumlah proyek jalan yang baru selesai dibangun diduga sudah mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis.
“Banyak proyek yang baru selesai tapi sudah rusak. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan berpotensi mengarah pada cacat konstruksi,” ujarnya di lokasi aksi.
Selain itu, pihaknya juga mengangkat isu dugaan adanya oknum berinisial DK, H.U, dan HD yang disebut-sebut memiliki pengaruh dalam pengaturan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Andri menyebut nama Gubernur Jawa Barat turut dicatut oleh pihak-pihak tersebut dalam praktik yang diduga tidak transparan, meski hal ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa aksi di Lembur Pakuan merupakan bentuk akumulasi kekecewaan setelah demonstrasi sebelumnya di kantor dinas maupun kantor gubernur tidak mendapat respons memadai.
Di sisi lain, warga sekitar Lembur Pakuan memilih menghadang massa aksi demi menjaga ketenangan lingkungan. Mereka menilai lokasi kediaman gubernur bukan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara demonstrasi.
Warga juga mengkhawatirkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban jika massa berhasil masuk ke area permukiman.
Sejak kepemimpinan Dedi Mulyadi, sebagian masyarakat menilai akses komunikasi dengan pemerintah daerah relatif terbuka, termasuk melalui media sosial dan kegiatan lapangan.
Namun, peristiwa ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kinerja pemerintah daerah masih terus berkembang, terutama terkait isu pembangunan infrastruktur dan tata kelola proyek.
Situasi di Lembur Pakuan pun menjadi perhatian publik, sekaligus menegaskan perlunya transparansi dan respons cepat dari pemerintah terhadap berbagai keluhan masyarakat guna mencegah eskalasi konflik di lapangan.
(Ahmad Z)
