KUPANG, || Pemerintah Kota Kupang memperkuat langkah pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan mendorong penguatan Satgas TPPO serta menghadirkan layanan keimigrasian langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Langkah ini dinilai krusial mengingat posisi strategis Kota Kupang sebagai daerah perlintasan orang dan mobilitas tenaga kerja.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa Satgas TPPO tidak boleh sekadar formalitas.
Menurutnya, satgas harus dibekali kewenangan nyata dan dukungan anggaran agar mampu bekerja efektif, termasuk melakukan pengawasan di bandara dan pelabuhan.
“Satgas pencegahan TPPO harus kuat, bukan hanya ada di atas kertas. Harus diberi kewenangan dan dukungan anggaran agar bisa bekerja efektif,” tegas Wali Kota.
Selain penguatan sistem, Wali Kota juga mendorong edukasi masif hingga tingkat kelurahan melalui kolaborasi dengan Kantor Imigrasi.
Pemanfaatan Petugas Imigrasi Pembina Desa/Kelurahan dinilai penting untuk menyosialisasikan bahaya TPPO dan migrasi non-prosedural secara langsung kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Kupang menyatakan kesiapan mendukung program pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke daerah. Program tersebut meliputi pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, serta penguatan komunitas purna PMI agar tidak kembali terjebak dalam migrasi berisiko.
Upaya penguatan pencegahan TPPO ini mengemuka dalam pertemuan silaturahmi antara Wali Kota Kupang dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum, SE., M.Si, beserta jajaran, di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Jumat (23/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat sinergi, termasuk menghadirkan layanan keimigrasian di MPP Kota Kupang. Kehadiran layanan Imigrasi di MPP diharapkan dapat memangkas jarak, waktu, dan biaya pengurusan paspor serta layanan keimigrasian lainnya bagi masyarakat.
“Kami selalu terbuka untuk kolaborasi. Saya percaya, pertumbuhan dimulai ketika kita mau mendengar. Kalau kita berhenti mendengar, di situlah kita berhenti bertumbuh,” ujar Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum, SE., M.Si, menyambut baik komitmen kolaborasi tersebut. Ia menyatakan kesiapan Imigrasi untuk membuka layanan berkala di MPP, program jemput bola pembuatan paspor, serta layanan khusus bagi ASN dan masyarakat umum.
Ma’mum juga memaparkan sejumlah program unggulan Imigrasi Kupang, seperti Paspor Simpatik dan Eazy Passport. Dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-75, program Paspor Simpatik kembali digelar setiap hari Sabtu mulai 11 hingga 25 Januari 2025, guna memudahkan masyarakat mengurus paspor di hari libur.
Adapun Eazy Passport merupakan layanan jemput bola Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pengurusan paspor kolektif minimal 50 orang dengan mendatangi langsung kantor, sekolah, perumahan, atau komunitas, tanpa harus datang ke kantor imigrasi.
(Desi)
