KAB. TASIKMALAYA, || Program pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWWS) dalam bentuk Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Jatijaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi tersebut masih perlu pengawasan lebih ketat.
Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 ini memiliki nilai sebesar Rp195 juta dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender. Masyarakat berharap proyek ini bisa meningkatkan hasil pertanian, khususnya pada lahan pesawahan Bedahan di Kampung Neglasari yang selama ini hanya bisa ditanami padi sekali setahun saat musim hujan.
Namun, dalam pemantauan lapangan pada Selasa (26/8/2025), awak media menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan spesifikasi teknis. Salah seorang pekerja dengan inisial A tidak dapat menunjukkan dokumen gambar kerja yang sebelumnya disebut-sebut ada.
Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pekerjaan saluran irigasi tidak sepenuhnya merujuk pada spesifikasi yang telah disusun oleh konsultan. Dari kedalaman pondasi hingga lebar konstruksi, terdapat indikasi perbedaan yang menimbulkan pertanyaan publik.
Saat dimintai keterangan, Ketua Kelompok Pelaksana, Saepul, yang juga menjabat sebagai kepala wilayah di Desa Jatijaya, menyebutkan bahwa dokumen gambar proyek memang ada, namun tidak ditunjukkan di lokasi karena alasan keamanan. Menurutnya, para pekerja sudah memahami teknis pekerjaan sehingga tidak selalu mengacu pada gambar.
Saepul juga mengungkapkan bahwa sebagian pengerjaan dilakukan secara swadaya. Hal ini semakin memunculkan perbincangan mengenai sejauh mana proyek tersebut sesuai dengan tujuan awal program.
Masyarakat menilai, seharusnya program pemerintah ini bisa memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian, terutama untuk mendukung kesejahteraan petani di Desa Jatijaya. Namun, jika pelaksanaan tidak optimal, manfaat program dikhawatirkan tidak akan tercapai.
Sejumlah pihak kemudian mendorong agar instansi terkait segera turun tangan melakukan pemantauan langsung ke lokasi pekerjaan. Langkah ini dinilai penting agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran.
“Kami berharap proyek ini dapat diawasi lebih ketat. Jangan sampai tujuan mulia pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani tidak tercapai,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
(Agus Nur Mk)
