KAB. OKI, || Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) hari ini menyerahkan laporan resmi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI terkait dugaan korupsi anggaran di empat Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selasa 4/3/2025.
Laporan yang disampaikan Koordinator SPM Sumsel, Yovi Meitaha, pukul 10.30 WIB, mengungkap indikasi kuat mark-up anggaran makan dan minum tahun anggaran 2024, serta dugaan kuat adanya perjalanan dinas fiktif.
Dugaan ini menimbulkan keprihatinan serius karena mengancam kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Puskesmas yang menjadi fokus laporan ini adalah Puskesmas Awal Terusan, Puskesmas Air Sugihan Jalur 27, Puskesmas Makarti Mulya, dan Puskesmas Pampangan.
Berdasarkan investigasi mendalam yang dilakukan SPM Sumsel, ditemukan indikasi penyimpangan signifikan dalam pengelolaan keuangan di keempat fasilitas kesehatan tersebut. Temuan ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan anggaran di Puskesmas OKI yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana publik.
Yovi Meitaha, dalam keterangan persnya Selasa /04/03/2025 Pukul 10:30 WIB di depan Kejari oki , menekankan keseriusan SPM Sumsel dalam upaya penegakan hukum dan transparansi pemerintahan.
“Bukti-bukti yang kami serahkan kepada Kejari OKI telah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat, dan menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara,” ujarnya.
Yovi mendesak Kejari OKI untuk segera menindaklanjuti laporan ini dengan proses investigasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta menjerat seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.
SPM Sumsel menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Organisasi ini akan terus memantau perkembangan penanganan kasus dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, demi tegaknya keadilan dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kesehatan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Puskesmas terkait maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten OKI. Keheningan ini semakin mempertegas urgensi investigasi menyeluruh dan tuntas dari Kejari OKI. SPM Sumsel berharap Kejari OKI dapat bertindak tegas dan adil dalam mengusut kasus ini, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di OKI dapat dipulihkan.
(Wan)
