JAKARTA, || Bupati terpilih Hendrajoni yang didampingi oleh Wakil Bupati Risnaldi mengikuti pengujian kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Minggu pagi, 16/02.
Pengujian kesehatan tersebut sebagai rangkaian persiapan untuk persiapan pelantikan KDH di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025. Sementara itu, untuk keperluan retreat KDH sebelumnya sudah melakukan medical check up (MDU) di daerah masing-masing sebagai salah satu dokumen persyaratan sebelum memasuki arena retreat di Kampus Akademi Militer (Akmil) Magelang. Para kepala daerah akan mengikuti pembekalan kepemimpinan pada tanggal 21 s/d 28 Februari 2025.
Hendrajoni (Haje) terlihat menjalani rangkaian tes kesehatan bersama ratusan kepala daerah lainnya di Indonesia.
Menurut Haje, dari hasil pemeriksaan kesehatannya seluruh indikator dalam kondisi normal.
“Alhamdulillah, saya dalam kondisi prima dan siap mengikuti retreat di Magelang” ucapnya singkat.
Kabag Tata Pemerintahan Setda Pesisir Selatan Darmadi, yang juga bertindak selaku Personal Incharge (PIC) juga menyebutkan bahwa rangkaian tes kesehatan yang dilakukan oleh Bupati terpilih Hendrajoni sudah selesai.
“Sebelumnya beliau juga sudah melakukan MCU disebuah rumah sakit di Jakarta dan dokumennya sudah kita upload pada aplikasi yang disediakan Kemendagri” tukuknya.
Menurut catatan media Haje dan 239 kepala daerah terpilih mengikuti pemeriksaan kesehatan gelombang pertama, dan sisanya akan dilakukan hari Senin, pada tempat yang sama.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, dikutip dari Harian Padang Ekspres, edisi 17/02, menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan tim medis yang ada di Kemendagri. Pemeriksaan itu meliputi tekanan darah dan kolesterol.
Bima juga menjelaskan bahwa medical check up ini lebih kepada pemeriksaan kesehatan standar, karena para KDH juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dimasing-masing daerah.
Retreat KDH merupakan agenda penting dalam rangka menyamakan persepsi tentang pengawalan tata kelola anggaran. Menurutnya ada Rp3600 triliun anggaran (APBN) yang mesti laksanakan dan dikawal.
(WH).
