KAB. OKI, || Kabupaten Ogan Komering Ilir terguncang. Gelombang protes menggulung kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat pada Senin (4/11/2024), pukul 10.00 WIB.
Puluhan anggota non-ASN dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) OKI, dengan tekad baja, menyerbu kantor tersebut. Mereka bukan sekadar menyatakan ketidakpuasan, melainkan menuntut keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
“Ini bukan sekadar protes, ini perjuangan!” teriak Aka, Koordinator aksi, suaranya bergema di depan kantor BKPP, mengungkapkan kekecewaan 75 anggota Satpol PP yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, rata-rata lebih dari 15 tahun. “Kami, para anggota Satpol PP yang telah berdedikasi selama bertahun-tahun, merasa dirugikan dengan adanya kejanggalan dalam proses seleksi PPPK ini,” ujarnya, mengutip dari berita Andalas.
Aka, yang bertugas di Satpol PP OKI sejak tahun 2009, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke BKPP bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengungkap kebenaran dan menentang adanya dugaan oknum titipan yang tidak sesuai dengan aturan dalam tes PPPK.
“Kami datang ke BKPP OKI karena ada kejanggalan dalam penerimaan seleksi PPPK untuk jabatan pranata pratibum. Banyak yang lulus tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada di surat edaran kementerian dan gubernur,” tegasnya, sebagaimana dilaporkan oleh Andalas.
“Kami berjuang untuk nasib kami,” lanjutnya, suaranya bergetar menahan emosi. “Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kami berharap ada kesempatan bagi kami yang sudah lama mengabdi. Tapi, apa yang terjadi? Kami melihat proses seleksi ini tidak adil, tidak transparan, dan penuh dengan kecurigaan,” tambahnya, merujuk pada laporan Andalas.
Aka mengungkapkan beberapa kejanggalan yang mereka temui dalam proses seleksi.
“Banyak peserta yang lulus tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan persyaratan. Mereka juga menduga adanya oknum titipan yang mendapatkan kemudahan dalam proses seleksi,” ujarnya.
“Kami tidak ingin berspekulasi, biarkan publik menilai,” tegas Aka.
“Kami berjuang berdasarkan fakta dan semangat yang telah kami tunjukkan selama ini. Kami menuntut agar BKPP OKI meninjau ulang berkas yang diseleksi dan memastikan bahwa proses rekrutmen PPPK ini benar-benar bersih dan transparan!”
Menanggapi aksi tersebut, Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel (SPM) yang dikoordinatori oleh Yovi Meitaha, segera mengeluarkan pernyataan keras yang mengemakan tuntutan para anggota Satpol PP OKI. Yovi menegaskan bahwa dugaan ketidaktransparanan dalam rekrutmen PPPK merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditolerir.
“Kami mengecam keras praktik kotor yang merugikan para anggota Satpol PP OKI yang telah berdedikasi selama bertahun-tahun. Rekrutmen PPPK harus bersih, transparan, dan adil,” tegasnya.Senin04/10/2024.Pukul 16:30 WIB Di depan SPBU celika Kayuagung
SPM mendesak pihak BKPP OKI untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan adanya oknum titipan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kami menuntut agar pihak yang bertanggung jawab dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Yovi.
SPM juga mendesak Pemerintah Kabupaten OKI untuk menjamin akuntabilitas dalam proses rekrutmen dan memastikan bahwa semua calon PPPK diseleksi berdasarkan kompetensi dan integritas.
“Kami tidak akan tinggal diam jika praktik kotor ini dibiarkan terus terjadi. SPM akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” tegas Yovi.
Aksi protes ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menuntut proses rekrutmen yang bersih dan transparan. SPM menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten OKI.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPP OKI belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para anggota Satpol PP OKI. Kasat Pol PP Kabupaten OKI, Hilwen, hanya mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu tanggapan dari BKPP terkait permasalahan ini.
“Kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” tuturnya.Di kutip dari Berita Andalas
Aksi protes ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap proses rekrutmen yang tidak transparan. Tuntutan keadilan dan transparansi yang dikumandangkan oleh para anggota Satpol PP OKI dan SPM mengingatkan kita semua tentang pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(Wan)
