KUPANG, || PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah resmi menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI).
Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi BI yang diterima Bank NTT pada tanggal 10 Oktober 2024, menandai langkah penting dalam pengembangan produk perbankan daerah.
Proses evaluasi yang ketat, termasuk pemeriksaan lapangan (On Site Visit), dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI sebelum persetujuan tersebut diberikan.
Bank NTT mengajukan permohonan resmi pada 18 Januari 2024 dan melakukan finalisasi perbaikan hingga akhir September 2024.
Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menjelaskan bahwa penerbitan KKI ini sejalan dengan program kerja bank yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. “Kami ingin mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik di NTT,” ujarnya.
KKI Fisik Segmen Pemerintah ini menawarkan fasilitas kredit melalui transaksi di kanal EDC (Electronic Data Capture) untuk pembayaran belanja barang dan jasa, serta perjalanan dinas. Plafond kredit dapat mencapai 40% dari Besaran Uang Persediaan yang ditetapkan setiap SKPD/OPD, sesuai dengan peraturan kepala daerah. Inisiatif ini merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan meminimalkan risiko fraud.
Charles F. Corputty, Pjs. Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT, menambahkan bahwa meskipun sebelumnya Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1, keberhasilan ini menunjukkan komitmen bank untuk berinovasi.
“Kami ingin menjadi bank yang bisa diandalkan oleh seluruh pemda dan masyarakat NTT,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Bank NTT bertekad untuk terus mengikuti perkembangan dan memberikan produk layanan yang meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di NTT.
(Dessy)
