KAB. CIAMIS, || Persaingan politik di Pilkada Kabupaten Ciamis semakin memanas dengan munculnya dua kubu besar yang mempolarisasi masyarakat: Pasukan Pembela Herdiat (Pansher) yang mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Dr. H. Herdiat Sunarya dan H. Yana Diana Putra, serta aliansi Ciamis Kotak Kosong Pisan (CiKKopi) yang mengusung kotak kosong sebagai simbol perlawanan politik. Pilkada Ciamis 2024, yang sejatinya merupakan momentum demokrasi, kini terjebak dalam kontroversi antara tuduhan hoaks dan ketidakpuasan terhadap calon yang ada. Minggu, (13/10/2024).
Ketua Pansher, Aep Saepudin, menegaskan bahwa Pansher lahir untuk membela pasangan Herdiat-Yana dari serangan hoaks yang beredar luas. Menurut Aep, gerakan Pansher adalah respons langsung atas narasi negatif yang berupaya mendiskreditkan calon mereka. “Kami solid dalam dukungan dan siap memenangkan pasangan HY. Gerakan kotak kosong hanya akan merugikan rakyat dengan potensi Pilkada ulang yang memakan biaya besar,” tegas Aep.
Namun, di kubu lain, aliansi CiKKopi yang digawangi oleh Mumu sebagai juru bicara, menegaskan bahwa gerakan mereka bukan sekadar gerakan protes. CiKKopi, yang hadir dengan semangat moralitas, menawarkan kotak kosong sebagai alternatif bagi masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh calon yang ada. “Kami adalah gerakan moral, bukan pragmatis. Ini adalah hak masyarakat untuk menolak calon yang mereka anggap tidak layak,” ujar Mumu. Ia menekankan bahwa memilih kotak kosong bukan hanya simbol protes, tetapi juga bentuk legitimasi demokrasi.
Kubu CiKKopi menilai, meski tuduhan hoaks terhadap Herdiat menjadi salah satu topik perdebatan, hal itu tidak serta-merta memaksa masyarakat untuk memilih calon yang tersedia. Menurut mereka, hak untuk memilih kotak kosong adalah hak demokratis yang perlu dijaga. “Hoaks memang ada, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menekan masyarakat agar menerima calon yang mungkin tidak mereka percaya. Kotak kosong adalah sarana masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan secara sah,” ungkap Mumu.
Sementara itu, Dado, tokoh sentral dalam aliansi KOPIKO (Kelompok Oposisi Pilkada Kosong), merespons keras pernyataan Aep. “Kami berdiri di atas moralitas, bukan komersial. Masyarakat punya hak penuh untuk menolak calon yang tidak mereka inginkan. Kotak kosong adalah pilihan yang legal dan sah, dan kami akan terus memperjuangkannya,” kata Dado, menekankan bahwa gerakan mereka bukanlah gerakan yang berorientasi kepentingan ekonomi atau politik pragmatis.
Pansher, di sisi lain, menyoroti risiko besar yang dihadapi masyarakat jika kotak kosong menang. Aep kembali mengingatkan tentang konsekuensi finansial yang harus ditanggung rakyat Ciamis. “Pilkada ulang memerlukan biaya miliaran rupiah, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan pendidikan atau kesehatan,” jelasnya.
Kontestasi antara Pansher dan CiKKopi bukan sekadar tentang persaingan politik. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim membela aspirasi masyarakat, meski melalui jalur yang berbeda. Pansher menekankan pentingnya memilih pemimpin yang sudah tersedia untuk menjaga stabilitas, sedangkan CiKKopi melihat kotak kosong sebagai peluang masyarakat untuk menunjukkan penolakan terhadap status quo.
“Demokrasi adalah soal pilihan, dan kotak kosong adalah bagian dari pilihan itu,” lanjut Mumu, mengajak masyarakat Ciamis untuk memilih berdasarkan prinsip, bukan karena terpaksa. Menurutnya, kotak kosong bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki demokrasi lokal.
Dado menambahkan bahwa Pilkada 2024 adalah momen krusial bagi Ciamis. “Kami harus menjaga agar politik tetap bersih dan tidak dikuasai oleh kepentingan yang tidak sehat. Kami siap melawan, dan kami akan terus mengedukasi masyarakat bahwa kotak kosong adalah pilihan yang sah dan demokratis,” tegas Dado.
Dengan semakin dekatnya hari pemilihan, kedua kubu terus memperkuat narasi mereka. Di satu sisi, Pansher dengan misi melawan hoaks dan mempertahankan kandidat yang ada, dan di sisi lain, CiKKopi yang memperjuangkan hak masyarakat untuk memilih kotak kosong. Pilkada Ciamis 2024 kini menjadi lebih dari sekadar pemilihan pemimpin, tetapi juga pertaruhan arah demokrasi di tingkat lokal.
Masyarakat Ciamis kini dihadapkan pada pilihan besar: apakah mendukung pasangan calon yang ada atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan. Hasil akhir Pilkada ini akan menentukan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana masyarakat melihat masa depan demokrasi di Kabupaten Ciamis.
(Feri)
