Kota Bandung, — pada Kamis, 3 Oktober 2024, Kota Bandung yang dikenal sebagai salah satu pusat budaya dan inovasi di Indonesia, saat ini menghadapi tantangan serius dalam hubungan antara pemerintah dan media. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi, masih terdapat ketidakadilan dalam alokasi anggaran publikasi bagi insan media. Fenomena ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam konteks kritik konstruktif yang harus disampaikan oleh jurnalis.
Sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah jurnalis dan media, tidak semua organisasi media di Bandung mendapatkan hak yang sama dalam hal anggaran publikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wartawan melaporkan bahwa mereka tidak memperoleh dukungan yang layak dari Pemkot Bandung, padahal peran media sangat vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat bahwa media berfungsi sebagai pilar demokrasi yang membantu masyarakat dalam memahami dan mengkritisi kebijakan publik. Tanpa dukungan anggaran yang adil, potensi media untuk melakukan investigasi dan pemberitaan yang mendalam akan terhambat.
Pemerintah Kota Bandung perlu mengambil langkah konkret untuk mengelola anggaran publikasi dengan lebih transparan. Keterbukaan dalam pengalokasian anggaran tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan media, tetapi juga akan mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat.
Transparansi anggaran juga penting untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Jika proses pengalokasian anggaran dilakukan secara tertutup, akan ada potensi bagi individu tertentu untuk mengendalikan dan mendistorsi informasi yang sampai ke publik. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Contoh dari kota lain, seperti Cimahi, menunjukkan bahwa meskipun memiliki anggaran yang lebih kecil, mereka berhasil membangun hubungan yang baik dengan media. Semua media dirangkul, dan pemerintah berusaha untuk memberikan dukungan yang setara. Model ini seharusnya menjadi acuan bagi Pemkot Bandung untuk memperbaiki hubungan dengan jurnalis dan media.
Kota Bandung, dengan anggaran yang lebih besar dan cakupan wilayah yang luas, seharusnya mampu melakukan hal serupa. Ini bukan hanya tentang alokasi dana, tetapi tentang membangun kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
Menghadapi tantangan dalam hubungan dengan media, Pemkot Bandung perlu menunjukkan kesiapan untuk beradaptasi dan belajar dari feedback yang diberikan oleh wartawan. Respon yang konstruktif terhadap kritik yang dibangun akan menciptakan suasana kondusif bagi kedua belah pihak.
Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan jurnalis dalam diskusi mengenai pengelolaan anggaran publikasi. Melalui dialog terbuka, diharapkan semua pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Kita semua berharap bahwa Pemkot Bandung dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi isu ketidaksetaraan dalam anggaran publikasi. Dengan melakukan hal ini, pemerintah tidak hanya akan memperbaiki hubungan dengan media, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Melalui transparansi dan kolaborasi, kita dapat bersama-sama membangun Kota Bandung yang lebih baik, di mana media dan pemerintah berfungsi sebagai mitra dalam memajukan informasi dan pembangunan masyarakat.
(Dewi)***
