KUPANG, || Skandal korupsi kembali mengguncang wilayah Manggarai Barat dengan ditetapkannya lima tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana proyek pembangunan fasilitas di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo. Kelima tersangka yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan direktur perusahaan kontraktor ini telah resmi ditahan oleh pihak berwajib.
Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, A. A. Pradewa Artha, kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp223.231.000. Penetapan lima tersangka ini didasarkan pada bukti yang cukup kuat yang dihasilkan dari penyelidikan intensif tim penyidik tindak pidana khusus (Tipidsus).
“Kelimanya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas A. A. Pradewa Artha.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran publik untuk memastikan dana negara digunakan sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakat. Pihak berwenang berkomitmen untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Saat ini, proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap lebih lanjut motif dan skema yang digunakan dalam penyalahgunaan dana proyek ini. Pihak berwenang juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pengawasan demi mencegah praktik korupsi di daerah ini.
Pemerintah daerah Manggarai Barat juga telah menegaskan komitmennya untuk melakukan audit mendalam terhadap proyek-proyek lainnya guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Langkah-langkah penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi prioritas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Dalam upaya penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat berjanji akan melaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara adil dan transparan. Mereka juga mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah setempat dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
(Dessy)
