MALAKA, || Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka diduga tidak profesional dalam menetapkan hasil perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Desa Se-kabupaten Malaka.
Berdasarkan pengumuman KPU kabupaten Malaka nomor: 271/PP.04.2-Pu/5321/2024, KPU Malaka telah mengumumkan hasil penetapan PPS pada Sabtu kemarin, (25/5/24). Namun hasil pengumuman ini menuai protes dan rasa kecewa dari beberapa pelamar yang tidak lolos dalam sesi wawancara.
Pasalnya para pelamar ini dalam tes CAT meraih nilai tertinggi di Desa yang di lamarnya. Menurut mereka, sangat aneh hasil penetapan PPS ini karena pelamar yang nilai CAT-nya terendah dan paling terakhir urutanan penilaiannya, setelah wawancara mereka yang di nyatakan lolos. Parahnya lagi menurut mereka, saat mengikuti tes wawancara, pertanyaan yang di tanyakan hanya seputar pertanyaan soal keperibadian, seperti bisa mengendarai motor atau tidak, motivasi diri dan hampir tidak ada pertanyaan yang ada kaitanya dengan proses atau tahapan yang akan mereka jalankan nanti ketika terpilih.
“Saya sedikit kecewa karena nilai saya tertinggi (urutan pertama) di Desa yang saya lamar, tapi setelah wawancara, saya berada di urutan calon pengganti yang artinya tidak lolos. Sementara yang lolos mereka yang nilainya paling terakhir artinya nilaii terkecil dari saya. Sementara soal wawancara, hanya tanya soalmotivasi saya melamar di PPS ini apa, bisa mengendarai motor atau tidak, dan pertanyaaan hanya seputar itu dan saya jawab sesuai dengan keinginan saya melamar karena ingin mengambil bagian dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah di kabupaten Malaka dan saya juga bisa mengendarai motor.
Lantas saya tidak lolos ini dasarnya apa? Saya menduga, para Komisioner KPU Malaka tidak professional dalam mengambil sebuah keputusan, mereka lebih mengutamakan dan melihat siapa pelamar ini dan itu, yah artinya KPU cenderung mengutamakan keluarga atau orang terdekat mereka, dan ini sangat bertentangan dengan prinsip dari penyelenggara yang salah satunya adalah professional.,” demikian pengakuan salah satu pelamar yang tidak ingin namanya dimediakan ketika dihubungi media ini.
Bahkan dia mengatakan dari nama-nama yang lolos menjadi PPS ada keluarga terdekat para Komisioner KPU Kabupaten Malaka. Sehingga dirinya meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serius menanggapi persoalan ini dan memberi sanksi etik kepada kelima komisioner KPU Kabupaten Malaka, karena dinilai tidak professional dalam menjalankan tugas.
“Saya pikir DKPP harus dan wajib memberi sanksi karena ini sangat bertentangan dengan yang namanya prinsip dari penyelenggara itu sendiri. DKPP wajib memberi teguran,” pintanya.
“Kalo ujung-ujung penilaian seperti ini kenapa harus ada Tes CAT, ini seolah-olah nilai CAT tinggi tidak ada artinya. Padahal dalam CAT itu sudah jelas menguji kemampuan dan pengetahuan soal penyelenggara, dan wawancara ini menurut saya hanya menggali kembali soal kemampuan itu, toh nyatanya pertanyaannya menurut saya tidak relevan karena tanya bisa bawa motor atau tidak. Ini pertanyaan sedikit konyol dalam wawancara. Karena teman-teman saya yang lolos ternyata tidak bisa bawa motor. Aneh sekali,” tambahnya.
Jika ditubuh KPU masih seperti ini, dirinya meminta kepada KPU RI untuk merevisi undang-undang dan peraturan KPU agar sesi wawancara ditiadakan dan patokannya hanya melalui CAT, sehingga publik juga merasa puas dengan kemampuan mereka. Kerena menurutnya sesi wawancara itu sepertinya sesi untuk meloloskan kepentingan.
“Kalo bisa KPU RI rubah saja aturan supaya tidak ada wawancara, pake saja nila CAT, supaya kami juga puas. Karena menurut saya sesi wawancara ini sesi untuk menggolkan kepentingan para komisioner”, tohoknya.
Hal senada disampaikan pelamar lainnya, dirinya juga tidak lolos, padahal nilainya juga tertinggi dari mereka yang lolos.
“Saya juga tidak lolos kaka, padahal saya punya nilai CAT tinggi dari mereka yang lolos. Dan kemarin wawancara juga saya bisa menjawab.
(Team)
