KAB. PESSEL || Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) semakin melambung tinggi. Hal ini utamanya, pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang dapat mengelola mandiri keuangannya.
Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni berpendapat bahwa pada prinsipnya biaya kuliah jangan sampai menjadi penghambat generasi muda-muda untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi atau kuliah.
“Isu ini cukup santer belakangan, tentang kenaikan UKT di sejumlah PTN. Kita mengingatkan, pada prinsipnya biaya kuliah tidak boleh menghambat anak-anak muda Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah. Bahkan, mereka harus diberi akses,” sebut Lisda.
Anggota Fraksi Partai Nasdem tersebut juga menyebut, persoalan keuangan yang muncul di PTN tidak harus diselesaikan dengan menaikkan UKT.
“Kita sependapat dengan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, yang mengingatkan PTN tak boleh memanfaatkan status PTNBH untuk menaikkan UKT demi menambah pendanaan. Harus dicari dengan usaha mandiri dulu, menaikkan UKT itu opsi terakhir,” jelasnya.
Hal ini juga sekaligus menuntut PTN untuk lebih kreatif mencari dana dari usaha mandiri. Menurut Lisda banyak hal yang dapat dilakukan pihak kampus untuk memecahkan solusi keuangan, misalnya mengadakan proyek penelitian bekerja sama dengan pihak swasta, atau menerbitkan penelitian/skripsi para mahasiswa yang dianggap bermutu dan mengalihbahasakan dengan bahasa yang lebih populer agar komunikatif, menjadi buku dan dijual ke publik.
“Sebetulnya banyak solusi lainnya, sehingga tidak melulu opsi yang diambil malah memberatkan mahasiswa. Patut diingat, jangan sampai PTN menjadi lembaga komersial dan menjadikan mahasiswa sebagai konsumen atau pasar sehingga menjadikan PTN semakin jauh dari jangkauan masyarakat kebanyakan,” pungkas politisi asal Sumatera Barat (Sumbar) tersebut.
(WH).
