KOTA TASIKMALAYA, || Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka tetap berjalan sebagaimana rencana. Mulai tahun ajaran 2022/2023 ini, Kurikulum Merdeka menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih secara sukarela oleh satuan pendidikan.
Selain kurikulum Merdekan, mengenai MBS (Manajeman Berbasis Sekolah) pun sangat penting, dimana MBS ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek pengelolaan sekolah yang terjadi di SMA Negeri 10 Tasikmalaya dalam penenerapan MBS. Metode penelitian ini deskriptif dengan pendekatan studi kasu, karena fokus penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta faktor pendukung dan penghambat MBS di SMA Negeri 10 Tasikmalaya.
Dalam hal ini, terkait ditemukan adanya tentang dugaan permasalahan Studi Tour, dimana menurut sumber, permasalahan Studi Tour tersebut menjadi beban berat bagi orangtua siswa, adapun masalah tersebut karena diduga pihak sekolah mewajibkan seluruh siswa harus untuk ikut Studi Tour, dan ketika salah satu siswa tidak bisa ikut di tahun sekarang, maka tahun selanjutnya harus mengikuti program Studi Tour.
Menurut salah satu sumber yang enggan di sebutkan namanya mengatakan bahwa terkait anggaran studi tour itu sebesar Rp 1,6 juta, dimana pembayaran tersebut sangat membebani kami disaat ekonomi yang sulit di saat ini. “Ucapnya. Senin (12/02/2024).
Dilain pihak, Wakasek Kesiswaan SMAN 10 Tasikmalaya Heri Heryanto, S.Pd menuturkan, untuk masalah Studi Tour di sekolah kami memang sudah menjadi agenda dan program rutin, untuk biayanya tidak mencapai Rp 1,6 juta tetapi hanya 1,1 juta, dan terkait yang beredar di masyarakat bahwa anggaran mencapai Rp. 1,6 juta itu saya pastikan tidak benar. “Tuturnya. Senin (19/02/2024).
“Untuk siswa yang tidak ikut studi tour di tahun sekarang maka ditahun depannya diwajibkan harus ikut,” Tegasnya.
Ditempat berbeda, kepala sekolah SMAN 10 Tasikmalaya M.E Suhartono, S.Sos, M.Pd saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa terkait hal tersebut ranahnya di komite, kalau saya selaku kepala sekolah hanya kebijakan, dan masalah Studi Tour saya pastikan itu tidak diwajibkan, Katanya.
“Adapun untuk hal lain, permasalahan untuk infaq, itu sudah menjadi kesepakatan antara orangtua siswa dan komite sekolah, dan kami selaku pihak sekolah ataupun saya sendiri selaku kepala sekolah larinya menjadi kebijakan,” Jelasnya.
Pihak awak media ini menanyakan terkait adanya statemen yang berbeda antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, hal tersebut bagaimana MBS nya sehingga terjadi missed komunikasi ?
Lebih lanjut M.E. Suhartono, S.Sos, M.Pd mengungkapkan, terkait masalah statemen atau permasalahan MBS di sekolah kami semua semuanya berjalan seiringan, dan adapun statemen dari wakil kepala sekolah mungkin hanya kesalah pahaman saja, karena saya pastikan untuk masalah Studi Tour tidak diwajibkan dan adapun yang tidak mengikuti Studi Tour dapat mengerjakan tugas P5 sebagai pengganti. “Ungkapnya.
Selanjutnya pihak awak media ini pun mencoba mengkonfirmasi kepala KCD Wilayah 12 Tasikmalaya yaitu Dedi Suryadin, S.Pd, M.Pd untuk mengkonfirmasi atas adanya dugaan terkait program Studi Tour yang diwajibkan. Akan tetapi dirinya menyampaikan bahwa untuk konfirmasi tersebut silahkan saja kepada pihak pengawas pembina yaitu Bapak H. Wawan dan kita ngobrol biasa saja tidak perlu direkam. “Singkatnya.
Mendapatkan arahan dari pihak KCD, awak media sergap.co.id pun menemui H. Wawan akan tetapi dirinya sedang ada kegiatan PKKS di sekolah.
Dan sampai Hari Ini Pihak KCD pun saat di Konfirmasi masih sibuk kunjungan kerja di Purwakarta.
Tak hanya sampai di situ, ke esokan harinya pihak awak media sergap.co.id pun mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp (WA) untuk menanyakan terkait Studi Tour di SMAN 10 Tasikmalaya.
H. Wawan mengatakan bahwa terkait permasalahan tersebut saya sendiri baru mengetahui hari ini, dan tentunya saya berterimakasih kepada awak media ini atas informasinya, dan saya pastikan saya akan mencoba kelapangan untuk menanyakan hal tersebut. “Katanya.
“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan – rekan media, tentunya masalah ini kami selaku pengawas akan menanyakan kepada sekolah yang bersangkutan. “Pungkasnya.
Dengan adanya hal tersebut, diduga pihak pengawas lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga dalam mengawasi MBS yang ada di SMAN 10 Tasikmalaya tidak berjalan dengan baik, dimana statemen antara kepala sekolah dan wakasek pun berbeda.
Sampai berita ini di publikasikan pihak Ketua Komite SMAN 10 belum bisa ditemui
(M Ali)
