BANDUNG || Kalau tidak bisa membela dan memperjuangkan masyarakat, dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H Yanto Setianto, lebih baik berhenti saja menjadi dewan.
Alasan legislator dari Fraksi dari Fraksi Golkar itu, dewan itu mempunyai kewajiban melayani dan mengabdi layaknya kepanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang diterimanya untuk diberikan kepada pemerintah.
“Masyarakat itu membutuhkan perjuangan anggota dewan mengenai kepentingan-kepentingan mereka saat menyampaikan aspirasi yang butuh tindak lanjut,” katanya di depan 160 orang konstituennya, di Desa Sayati dan Desa Sukamenak, Selasa 11 Juli 2023.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung itu, menyoroti masalah Jalan Dengdek (Jalan Kopo-Sayati) yang hingga kini belum tersentuh perbaikan, dan masih menjadi aspirasi masyarakat agar segera ada ditindaklanjuti.
Sesuai dengan regulasi yang ada, menurutnya, bahwa Citarum bersama anak cucunya, adalah kewenangan BBWS, baik provinsi maupun kementerian. Tetapi saluran di perkampungan itu bisa ditangani oleh pemerintah daerah.
Untuk drainase, irigasi dan lain sebagainya ini, diakuinya, sedang melakukan upaya mengajak instansi terkait, baik PUTR maupun Perkimtan atau instansi lainnya, agar permasalahan banjir di Jalan Dengdek bisa segera ditangani.
Dengan turun langsung kelapangan, Kang Yanto mengungkapkan, bisa diketahui mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung. Sehingga masyarakat tidak dibingungkan.
“Karena hingga saat ini dalam mengajukan permasalahan tersebut ke Kabupaten Bandung gak bisa ke provinsi pun tidak dilaksanakan, ” tegas Kang Yanto.
(Dw**)
