SERGAP.CO.ID
MUARA ENIM, || Semenjak Ditinggalkan Bupati A.Yani Bupati Muara Enim (OTT KPK) Pemda Muara Enim sudah lima kali di jabat Plt dari ASN Pemda Profinsi Sumsel.mengakibatkan permasalahan baru.semua pejabat tersebut punya kewenangan dan kebijakan sendiri dalam memangku jabatan selama satu tahun hingga akhir nya mrnimbulkan keresahan Masyarakat Muara Enim serta di duga banyak yang menghambat pembamgunan di kabupaten Serasan sekundang ini(1/7).
Sudah berapa kali Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Muara Enim didatangi rombongan yang menamakan dirinya ” Kontraktor Lokal ” melakukan protes hasil tender proyek di Pemkab Muara Enim.
Bahkan diera Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh Plt Bupati Nasrun Umar, pernah pegawai di Kantor ULP Kabupaten Muara Enim beberapa orang dimutasi sekaligus.
Dan sekarang pegawai ULP sebagian sudah balek lagi di ULP sebagai Panitia Pokja seperti biasa.ini ada apa ? Apa PNS di lingkungan Pemda Muara Enim tidak mempuyai PNS yang bersertifikat L2.L3 atau L4.?
Padahal semua ASN yang sudah Lulus ujian sertifikasi L2 dan L4 masih banyak.
Sepertinya kejadian demi kejadian itu tidak dibuat pengalaman atau pelajaran yang berarti untuk kedepan yang lebih baik supaya Kabupaten Muara Enim lebih kondusif. Ingat juga kejadian 2019 lalu dimana terkait masalah tender proyek sejumlah pejabat utama di Pemkab Muara Enim ditangkap KPK.
Tidak bisa kita pungkiri, walaupun pelaksanaan tender proyek di Pemkab Muara Enim dilaksanakan secara terbuka dan sesuai aturan, bisa diikuti oleh para kontraktor dimanapun berada, Namun demikian nasib para kontraktor lokal juga harus dipikirkan oleh para pemegang kebijakan.
Hal itu dengan tujuan untuk menciptakan agar iklim di Kabupaten Muara Enim lebih kondusif, sehingga tidak mengundang permasalahan yang lebih besar
Sebab kontraktor lokal juga manusia yang ingin hidup dan dibutuhkan peran sertanya dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
Karena pada hakikatnya mereka inilah masyarakat pemilik dan akan merasakan secara langsung hasil pembangunan itu sendiri. bukan kontraktor dari luar, yang disinyalir cuma sekedar ingin mencari keuntungan semata di Kabupaten Muara Enim.
Tidak kondusifnya pelaksanaan lelang barang dan jasa di Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2023, dibuktikan dengan adanya Puluhan kontraktor yang tergabung diberbagai organisasi kontraktor mendatangi kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muara Enim. Selasa, (27/06/2023)
Imam Mahmudi, ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muara Enim mengungkapkan kedatangan mereka bersama para kontraktor lokal lainnya ke Kantor Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muara Enim, ingin menyampaikan aspirasi yang merupakan keluh kesah bersama para kontraktor lokal lainnya yang merasa tidak mendapat prioritas dari panitia pelaksana lelang ULP Kabupaten Muara Enim. Terkesan kesempatan kontraktor lokal untuk ikut berkiprah dan berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim dibidang barang dan jasa semakin dipersempit.
Lagi Viral : Ketua PKK Lampung Selatan, Winarni Ermanto Gelar Senam Jantung Sehat
Dan hal ini kata Imam, pihaknya memberikan apresiasi, serta berterima kasih kepada Kabag ULP Pemkab Muara Enim karena kedatangan mereka sudah diterima dengan baik serta sudah dilakukan mediasi serta koordinasi.
“ Terima kasih kepada Kabag ULP karena sudah menerima kami dengan baik, dan sudah ada mediasi dengan PLT Kabag ULP. ” ujar Imam kepada sejumlah insan pers di kantor ULP
Kabupaten Muara Enim, Selasa (27/06/2023).
Pria yang akrab disapa ” Mas Imam ” ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak panitia ULP. Pihaknya meminta kepada para panitia pelaksana lelang (Pokja) di ULP
Pemkab Muara Enim agar keputusan lelang tahap pertama yang sudah terlaksana dapat dijadikan bahan evaluasi untuk lelang tahap selanjutnya.
Dalam persoalan ini, Imam menekankan sebaiknya diawali kedua belah pihak bisa duduk bersama guna mendiskusikan permasalahannya untuk mencari solusi yang terbaik, agar nasib kontraktor lokal dapat diperhatikan.
Tujuannya, lanjut Imam, agar dapat terjalin berkerja sama dan kemitraan dan bersinergi demi menjaga serta menciptakan situasi Kabupaten Muara Enim yang lebih Kondusif.
Imam menegaskan, hal itu harus dilakukan karena ini menyangkut urusan perut dan masa depan nasib para kontraktor lokal di Kabupaten Muara Enim.
” Kita meminta terjadi duduk bersama dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” ucap Imam.
” Kalau tidak mau duduk bersama,, jangan salahkan kawan-kawan nantinya. Karena ini menyangkut urusan perut dan periuk nasi orang Muara Enim’” tegasnya
Imam juga menyindir adanya indikasi pelaksanaan lelang oleh ULP Kabupaten Muara Enim tidak terlalu mengutamakan nasib kontraktor lokal, bahkan lebih mengarah kepada kepentingan individu yang dianggap memiliki akses luas untuk menguasai paket – paket proyek di APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023.
” Kalau bicara urusan orang perorangan bagaimana dengan kawan-kawan yang tangannya tidak sampai. Apakah mereka kita biarkan mati kelaparan hidup di Muara Enim ini,” kata Imam.
Dalam hal ini, kita masih menunggu solusi dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menyikapi persoalan ini .” Tutupnya.
Senada juga disampaikan oleh perwakilan kontraktor lokal Muara Enim Zulfikar Safeska Ronapati, M.T..
Ia menambahkan bahwa dirinya bersama para kontraktor lokal lainnya sudah menyampaikan komitmen untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam percepatan program pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Dalam artian akan terjadi kemitraan antara pihak yang memegang kebijakan di Pemkab Muara Enim dengan para kontraktor lokal Muara Enim.
Namun, sepertinya kemitraan tersebut belum bisa dicapai, yang terjadi nasib kontraktor lokal Muara Enim terkesan diabaikan.
Oleh karena itu, sambung Feska, dirinya selaku pimpinan asosiasi sangat berharap terhadap rekan rekannya kontraktor lokal Muara Enim lainnya untuk tetap solid dalam memperjuangkan nasib bersama.
Dirinya juga menolak keras, kalau ada pihak yang melontarkan tuduhan bahwa pihak asosiasi Muara Enim seakan-akan menjadi biang kerok.
Ditegaskan Feska apa yang dilakukan di ULP Kabupaten Muara Enim pada hari ini bukanlah unjuk rasa melainkan untuk melakukan koordinasi dan diskusi agar nasib kontraktor lokal bisa diakomodir.
“Kita melakukan koordinasi dan diskusi dengan pihak ULP Kabupaten Muara Enim ini tujuannya untuk mencari solusi yang terbaik. Bukan melakukan aksi demonstrasi.” terangnya.
Diungkapkan Feska, pihaknya akan menggiring persoalan ini, baik itu ke Asisten II, Sekda, dan PLT Bupati untuk mendapat solusi yang diharapkan bersama.
Dirinya berharap, lanjut Feska, kepada rekan – rekannya sesama kontraktor lokal Muara Enim untuk tetap solid ,” satu suara dengan prinsipnya “satu” – ” Kalau makan di Muara Enim matipun di Muara Enim, jangan jadi pengkhianat yang cuma mementingkan diri sendiri.
” Prinsip kita, kalau makan di Muara Enim matipun di Muara Enim, jangan jadi pengkhianat di Muara Enim dengan cara jangan makan sendiri, kuncinya” yang cuma mementingkan diri sendiri,” pungkas Feska
Sedangkan PLT Kabag ULP Pemkab Muara Enim,Budi, menanggapi kedatangan rombongan kontraktor lokal Muara Enim ke kantor Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Muara Enim ini mengatakan dirinya belum lama menjabat sebagai PLT Kabag ULP Pemkab Muara Enim. Jadi dalam hal ini kata dia, dirinya akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan para kontraktor lokal tersebut ke para Pemangku kebijakan Pemkab Muara Enim yang ada diatas.
Lagi Viral : Disporapar Pemkot Metro Gelar Pentas Seni Budaya Di Dam Raman
Budi juga membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak perwakilan kontraktor lokal Muara Enim. Dijelaskan Budi ada beberapa item yang sudah disampaikan ke pihak ULP dan katanya nanti permasalahan dan keluhan atau keinginan perwakilan para kontraktor lokal tersebut akan disampaikan ke Pimpinan.
” Apa yang sudah disampaikan Mas Imam dan Feska ke ULP Muara Enim akan kita lanjutkan ke Pimpinan,” kata Budi.
” Karena secara institusi saya bukan pengambil kebijakan. Akan kita diskusikan dulu dengan Asisten II atau Pak Sekda nanti arahnya kemana kami akan beritahu ke Mas Imam dan Feska,” Demikian Budi mengatakan.
Sementara itu dari informasi yang didapat bahwa pada hari itu juga di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Muara Enim dilaksanakan tahapan lelang barang dan jasa dengan melaksanakan pembuktian kualifikasi dokumen terhadap 40 paket proyek lelang pengadaan barang dan jasa konstruksi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 yang sudah dilaksanakan oleh ULP Pemkab Muara Enim.
Hingga pukul 18.00 WIB
Selasa, (27/06/2023) para pemantau masih berada di Kantor ULP Kabupaten Muara Enim untuk memastikan kehadiran 40 orang pihak perusahaan yang akan melakukan proses pembuktian kualifikasi dokumen. Karena dicurigai pelaksanaan tahapan pembuktian kualifikasi dokumen terhadap 40 paket proyek yang sudah lelang tersebut hanya sekedar formalitas saja
(SB.ab/Edit.Hr/Tim)
