SERGAP.CO.ID
KUPANG, || Ketua Forum Pemuda Tegakan Keadilan Nusa Tenggara Timur (FPTK – NTT) Isidorus Andi angkat bicara tentang dugaan adanya mafia yang bertopeng badut selama proses mega proyek pembangunan infrastruktur jalan Labuan Bajo menuju Golo Mori, Senin 08/05/2023.
Mega proyek pembangunan infrastruktur jalan Labuan Bajo menuju Golo Mori sebagai persiapan penyelenggaraan KTT Asean Summit 2023 yang akan digelar mulai besok tanggal 9 sampai 14 Mei mendatang.
Ketua FPTK – NTT Isidorus Andi yang akrab disapa Andi menegaskan bahwa pembangunan ruas jalan baru harus merujuk pada UU No 2 Tahun 2022.
“Pembangunan ruas jalan baru harus merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan ke Dua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sebagaimana bunyi Pasal 2 bahwa penyelenggaraan jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif”, tegas Andi.
Lanjut ketua FPTK – NTT, “sudahkah amanat pasal 2 sebagaimana disebutkan di atas terpenuhi? Diketahui bahwa, Realita proses sampai tidak adanya biaya ganti rugi lahan dan rumah yang digusur, artinya ada sejumlah asas yang tidak terpenuhi termasuk asas keadilan, transparansi dan partisipatif”.
“Mengingat regulasi lain sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah pasal 10 huruf b UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Secara umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, tambah Andi.
Ketua FPTK – NTT menduga kuat bahwa adanya mafia dalam pelaksanaan mega proyek itu.
“Kuat dugaan saya bahwa adanya mafia yang bertopeng badut dan telah mengantongi uang ganti rugi lahan dan sejumlah rumah yang digusur itu. Karena itu, sebagai putra kelahiran Kecamatan Komodo, Manggarai Barat – NTT, saya jauh lebih kecewa dari pada perasaan bangga atas penyelenggaraan KTT Asean Summit di Labuan Bajo” pinta Andi dengan penuh kesal.
Lebih lanjut, Andi yang adalah eks aktivis PMKRI Cabang Kupang itu juga menyentil soal adanya aktivis yang hendak bangun gerakan bersama masyarakat namun mendapat intimidasi dari sejumlah pihak bahkan dilaporkan ke polisi atas dugaan penghasutan.
“Saya mendapat kabar bahwa adanya sejumlah aktivis dan masyarakat yang hendak bangun gerakan namun mendapat intimidasi dari pihak yang diduga oknum anggota TNI, Polri dan preman Gereja bahkan kemudian mereka melaporkan sejumlah aktivis itu ke polisi atas dugaan penghasutan”, terang Andi yang saat ini stay di Kota Kupang.
Sebagaimana ‘Dominikus Safio Bion dan Viktor Frumentius warga Kampung Cumbi Desa Warloka mendapat surat dari polisi pada Sabtu malam 6 Mei, sementara Doni Parera dan Ladis Jeharun, dua aktivis yang hendak membantu warga berunjuk rasa mendapat surat panggilan pada hari ini, Minggu pagi, 7 Mei’. Demikian melansir floresa.co.
Karena itu Ketua FPTK – NTT meminta Presiden Jokowi untuk segera turun tangan.
“Saya meminta Presiden Jokowi untuk segera turun tangan dan selesaikan prahara ini, instruksikan kepada KPK dan Kapolri untuk melakukan investigasi dan tangkap oknum mafia yang telah mengantongi uang ganti rugi itu, saya juga meminta oknum anggota TNI dan Polri untuk hentikan intimidasi terhadap sejumlah aktivis yang saat ini tengah berjuang untuk tegakan keadilan”, tegas Isidorus Andi.
“Jikalau sampai pada hari pelaksanaan KTT Asean Summit, Presiden Jokowi, TNI dan Polri belum merespons hal ini, mohon maaf jikalau lahir gerakan besar yang akan mengganggu stabilitas kamtibmas selama penyelenggaraan KTT Asean Summit mendatang”, tutup Andi.
Isidorus Andi
(Ketua FPTK – NTT)
