SERGAP.CO.ID
KOTA BIMA NTB || Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan layanan pembuatan paspor bebas pungutan liar (Pungli). Hal itu di sampaikan oleh Kakanim Bima M.Usman, SH pada wartawan rabu, (23/2/2023) pagi.
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima Kanwil Kemenkumham NTB setelah menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) beberapa waktu lalu, maka dapat di pastikan tidak akan pernah terjadi pungli maupun sejenisnya.
“Kemenkumham Ntb juga dapat memastikan layanan tidak ada pungli, maladministrasi serta sarana dan prasarana layanan terpenuhi,” kata dia.
Dalam peninjauannya, kemenkumham ntb mengecek langsung pelayanan pembuatan paspor pada kantor Imigrasi Bima baru-baru ini.
Hasilnya tidak ditemukan adanya pungli dan maladministrasi dalam layanan pembuatan paspor yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Bima.
“Layanan percepatan paspor setiap hari Sabtu dan Minggu ada penambahan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Animo masyarakat tinggi.
Menurut dia, biaya Rp1 juta dalam layanan paspor satu hari jadi ini bukan pungli karena secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang PNBP di Kemenkumham.
Usman menambahkan, layanan pembuatan paspor selaras dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
“Yaitu, senantiasa mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pengabdian kepada negara serta Kementerian Hukum dan HAM yang semakin pasti dan Berakhlak,” tutur Usman.
“Pegawai Imigrasi yang bertugas diharapkan dapat berhati-hati dalam mencatat identitas pengguna layanan agar tidak terjadi maladministrasi,” tutup Usman.
(Reporter: Obama)
