SERGAP.CO.ID
JAWA BARAT, || Anggaran pembuatan konten Masjid Al Jabbar Bandung sebesar Rp 20 miliar dinilai sangat berlebihan, bahkan pegiat anti korupsi Jawa Barat kini sudah menyorotinya.
Para pegiat anti korupsi meminta aparat penegak hukum (APH) proaktif dalam menelisik dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proyek konten Masjid Terapung Al Jabbar.
Anggaran 20 miliar yang digelontorkan hanya untuk sebuah pembuatan konten Masjid Al Jabbar san Sebelumnya netizen juga mempermasalahkan soal pembangunan Masjid Al Jabbar sebesar Rp 1 triliun dari dana APBD Provinsi Jawa Barat, mereka membandingkan dengan masih banyaknya yang perlu diberesin di beberapa desa pelosok di wilayah Jabar.gatlah tidak rasional, dan ini harus segera ditelusuri oleh penegak hukum.
Jalan masih banyak yang rusak, sebagian belum ada masjid terdekat bagi warga tertentu dan juga fasilitas umum lainnya.
Karena dengan anggaran Rp 1 triliun itu terlalu besar untuk sebuah masjid, lebih baik disebar kebeberapa masjid lainnya.
Diduga Ada Unsur Korupsi
Kordinator Beyond Anti Corruption (BAC) Dedi Haryadi pun buka suara bahkan dia menyebut langsung ada praktek dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proyek pembuatan konten Rp 20 miliar.
Dedi Haryadi pun merinci indikasi KKN dalam pengadaan proyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar.
1. Proses Lelang
Berdasarkan penelusuran BAC, Dedi Haryadi menemukan fakta adanya dalam lelang proyek mengalami kegagalan selaa dua kali.
Dengan alasan tidak ada peserta lelang yang dianggap layak, sehingga akhirnya dilakukan penunjukkan langsung.
Dedi Haryadi menyebut bahwa ini ada kesengajaan di skenariokan agar bisa menjadi pemenang lelang dengan cara ditunjuk langsung.
Menurut Perpres 16 Tahun 2018 bahwa Pengadaan Barang dan Jasa maksimal plafon untuk pengadaan langsung hanya untuk proyek senilai Rp 200 juta.
Jadi kalah skenario ini terjadi berarti menyalahi aturan.
2. Ada Indikasi KKN
Dedi Haryadi pun menyebut bahwa proyek pengadaan pembuatan conten Masjid Al Jabar itu diindikasikan KKN dari sisi pemenang tender.
Diketahui berdasarkan laman LPSE pihak yang memenangkan tender adalah Sembilan Matahari, sebagai CEO and Crative Head Sembilan Matahari Adi Panuntutan.
Menurut Dedi Haryadi, perusahaan Sembilan Matahari sudah dinyatakan gagal ketika mengikuti tender sebelumnya dengan alasan tidak lulus evaluasi penawaran.
Bahkan Dedi menyebut jika pengurus dari perusahaan ini diduga memiliki hubungan primodial dengan Gubernur Ridwan Kamil.
Dedi pun menjelaskan bawah CEO dari Sembilan Matahari adalah Ketua Bandung Creative City Forum (BCCF) dimana Ridwan Kamil dulu pernah jadi ketua BCCF.
Terkesan Pencitraan
Sementara itu pengamat kebijakan publik, Kandar Karnawan menyatakan prihatin banyak oknum pejabat yang menggunakan cara untuk menaikan populeritas dengan memainkan medsos dan mengabaikan rasa keadilan berujung menyengsarakan dan tidak memenuhi harapan rakyatnya.
Padahal harusnya niat beribadah, pengabdian yang tulus yang tidak perlu pencitraan berlebihan, biarlah rakyat yang mendengar, melihat dan merasakan tanpa melihat medsos yang menyesatkan.
“Jadi saya sangat menyesalkan bia ada oknum pejabat seperti itu, terlebih anggaran yang begitu besar,” katanya.
Khusus untuk anggaran pembuatan konten Masjid Al Jabbar sebesar Rp 20 miliar, itu sangat keterlaluan.
“Saya minta APH tong cicing wae segera lakukan penyelidikan, ini mah sudah terang benderang,” ujarnya.
Munculnya informasi mengenai biaya membuat konten Masjid Al Jabar sudah ramai dibicarakan di Grup WA beberapa tokoh masyarakat yang juga sampai ke Group DPP Manggala Garuda Putih.
Melalui informasi tersebut sudah gamblang mengenai biaya dan juga pekerjaannya, tercantum pagu anggaran pembuatan konten Rp 20 miliar dengan nilai HPS Paket Rp 16,3 miliar.
Sebenarnya informasi mengenai besar biaya pembuatan konten Masjid Al Jabbar muncul tidak lama setelah informasi dana pembangunan Masjid Terapung Gedebage itu sebesar Rp 1 triliun yang mengundang kritik dari masyarakat.
Lalu mengenai dana untuk pembuatan konten tersebar dalam bentuk screenshot sebuah informasi lelang proyek dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Memperhatikan semua permasalahan tentang Al Jabar seharusnya pihak BPK dan inspektorat untuk melakukan Audit anggaran yang di gunakan Al Jabar mulai dari pembangunan sampai adanya konten, agar bisa menjawab semua pertanyaan publik, papar Agus satria
“Jangan di jadikan mesjid Al Jabar di jadikan alat untuk pencitraan dan tempat ibadah di jadikan alat pelindung diri dan kebal hukum. Di duga ada keterlibatan orang terdekat bahkan sangat aneh ko anggaran konten film di simpan di Bima marga bahkan hasil penulusuran kami ada penggelembungan anggaran di proyek konten,” katanya.
(**)
