SERGAP.CO.ID
JAWA BARAT, || Dampak Kubah Mesjid Al Jabbar ramai diberitakan media minta di bongkar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Achdar Sudrajat ikut bereaksi. Menurutnya, ramainya adanya dugaan beberapa perusahaan yang mendapatkan tender melalui penunjukan langsung dan kedekatan dengan Gubernur merupakan perhatian baginya sebagai anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
Sebagai anggota Komisi 4, H. Achdar Sudrajat meminta pimpinan Komisi untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengundang mitra terkait Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat dan kontraktor pemenang pekerjaan untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang sedang terjadi.
Ia juga mengatakan bahwa sebagai anggota dewan, dirinya memiliki hak untuk mempertanyakan hal ini kepada pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor yang bersangkutan.
Apabila hasil rapat Komisi 4 menemukan adanya indikasi korupsi, nepotisme, dan kolusi (KKN) dalam pelaksanaan tender, H. Achdar Sudrajat mengatakan bahwa sebagai anggota dewan, dirinya akan mengajukan hak bertanya atau hak angket kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan permasalahan ini dan memastikan bahwa pelaksanaan tender dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.
H. Achdar Sudrajat menyatakan bahwa sebagai legislator, ia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia memandang penting untuk menindaklanjuti permasalahan ini dan memastikan bahwa pelaksanaan tender pembangunan masjid kubah aljabar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sebagai anggota dewan, H. Achdar Sudrajat memiliki peran dan tugas sebagai pengawas dan memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan baik dan transparan. Oleh karena itu, ia akan terus memantau perkembangan permasalahan ini dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi 4 untuk mengatasi.
(Red)
