SERGAP.CO.ID
KOTA TASIKMALAYA, || Koalisi Ormas-LSM Kota Tasikmalaya usai memaasang spanduk di pagar Balekota Tasikmalaya, kembali bergerak melanjutkan pemasangan spanduk di Dinas Pendidikan dengan tulisan “Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Bobrok, Diduga Sarang Pungli dan Sarang Mafia Proyek, Kepala Dinas Tidak Becus, Walikota Diduga Melakukan Pembiaran” di Komplek Perkantoran Jln. Ir. H. Juanda Kota Tasikmalaya, Rabu (21/9/2022).
Spanduk yang bertuliskan seperti itu merupakan aksi damai yang dilakukan Koalisi Ormas-LSM Kota Tasikmalaya dengan tujuan agar Kota Tasikmalaya bersih dari dugaan korupsi dan pungutan liar di lingkup Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
Andi Nugraha yang akrab dipanggil Kang Abuy salah satu perwakilan dari Ormas-LSM Kota Tasikmalaya menuturkan, dugaan pungli di instansi ini di antaranya untuk pemberkasan bagi yang akan pensiun.
“Selain itu, dugaan pungli untuk urus pemberkasan sebesar Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per orang bagi guru maupun tenaga kependidikan PNS di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,” ucap Kang Abuy kepada awak media yang mewawancarai.
Menurut data yang dimilikinya, ada sekitar 300 orang yang pensiun dari periode Januari sampai September 2022 ini.
“Pensiunan ini sepantasnya diberikan reward, bukan malah dipungut pungli,” ujarnya geram.
Dugaan lainnya dari Koalisi Ormas-LSM yang mendapat laporan adanya pungli pengganti transportasi pengiriman ijazah untuk siswa Sekolah Dasar.
“Adapun dugaan pengganti transportasi ini dipinta Rp1000 per siswa. Pada tahun 2021-2022 ada sekitar 10.400-an yang lulus,” sebut Ketua Pemuda Demokrat Kota Tasikmalaya ini.
Sementara di tempat yang sama, Uus Firman Ketua Jaringan Nurani Rakyat (JANUR) menyampaikan, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya juga diduga menjadi sarang mafia proyek. “Ada beberapa rekanan di awal mengikuti tender dan diduga telah diiming-iming sebagai pengantin untuk paket-paket yang ditenderkan di Satker Dinas Pendidikan bidang SD maupun SMP, bahkan bercerita sudah mengeluarkan sekian jumlah uang yang terindikasi adanya kebijakan pihak Dinas Pendidikan. ”Terangnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Hj. Elly Suminar ketika dimintai tanggapannya terkait dugaan pungli dan mafia proyek yang disampaikan Koalisi Ormas-LSM, dirinya memberi saran agar wartawan sebaiknya menemui Sekretaris Dinas Pendidikan saja.
“Maaf, bisa bertemu Bapak Sekdis di kantor biar jelas jawabannya,” tutur Hj. Elly ketika dihubungi wartawan via WhatsApp.
Namun beberapa waktu lalu, sebelum aksi pasang spanduk ini, Analis Kepegawaian Ahli Muda ketika dikonfirmasi wartawan terkait adanya dugaan pungli kepada para pegawai yang akan pensiun dalam melakukan pengurusan pemberkasan, menurut dia itu tidak benar.
“Ada keterbatasan dengan pegawai yang menangani itu. Ada beberapa orang yang membantu non ASN eks UPT. Guru yang akan pensiun ini menyampaikan dulu ke eks UPT sebelum ke dinas-dinas terkait. “Ulasnya Yogi ketika itu.
Di sini (Disdik-Red), lanjut Yogi, dipastikan tidak ada pungli dan memang isu tersebut sudah mencuat beberapa tahun ke belakang.
“Saya sudah menghadap Ibu Kadis, dan saya pastikan kalau memang ada yang melakukan pungli silahkan diproses sesuai aturan yang berlaku. “Jelasnya.
Lanjut dia lagi, jika di luaran itu bukan kewenangannya. Pihaknya hanya mengawasi pegawai yang ada di ruangan ini yang notabene sudah ASN.
“Ada yang minta bantuan langsung ke sini dan ada yang minta di luar kepada pegawai eks UPT. ” Imbuhnya.
Pasalnya ada yang mengganjal dari jawaban Analis Kepegawaian Ahli Muda ini ketika dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu dengan pertanyaan, ada informasi dugaan pungli pemberkasan guru yang akan pensiun ditarik biaya 500 ribu sampai 600 ribu. Apa betul itu Pak?! “Tahu dari mana?” katanya. “Memang itu pernah ada informasinya tahun-tahun ke belakang, namun cuma sebatas isu. ”Tambahnya.
(Rizal)
