SERGAP.CO.ID
KERINCI, || Beberapa hari lalu tepatnya Senin (23/5) Para Aktivis Kerinci yang tergabung dalam LSM Petisi Sakti Kabupaten Kerinci, berbondong- bondong mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci yang letaknya juga persis berada tidak jauh dari lokasi Air Panas Semurup.
Para gerombolan Aktivis tersebut memang sudah hadir dari pukul 9:00 wib sampai dengan pukul 12:00 wib yang menurut sumber yang layak dipercaya para Aktifis/LSM yang turut hadir lebih kurang Puluhan orang aktivis yang tergabung kedalam Lembaga Swadaya Masyarakat itu.
Adapun para awak media kala itu, tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan dan meliput momen yang sangat langka tersebut, waktu itu sudah banyak yang hadir menunggu berlangsungnya orasi yang sangat menegangkan dari LSM Petisi Sakti tersebut.
Namun saat orasi akan dimulai oleh para Aktivis itu, mereka juga menegaskan dan tidak lain hanya ingin mempertanyakan tentang tercorengnya Brending Pariwisata Kabupaten Kerinci di kancah Provinsi Jambi termasuk juga dikancah Nasional dan Internasional pada umumnya.
Hal ini di sebabkan karena tidak konsistennya para pengelola/rekanan yang membayar kontrak dari objek wisata tersebut, Hal ini tidak lepas dari peran serta Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci yang tidak tegas dan terindikasi “Memble” dalam membuat komitmen saat menyerahkan kepada pihak ketiga.
Pada saat Orasi akan berlangsung di depan kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci para orator Indra Kumano/Indra Wirawan meminta agar Bupati Kerinci Adi Rozal Memecat dan mencopot kadis Pariwisata Juanda Sasmita dari Jabatannya.
Beliau pun menambahkan, kalau kadis pariwisata tidak dapat memberikan Penjelasan atas terjadinya Dugaan Pungli di beberapa objek Wisata di bawah Naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, seperti yang terdapat dalam selebaran yang di sebarkan oleh LSM PETISI SAKTI, bahwa objek wisata Danau Kerinci 180 jt, objek wisata air terjun 100 jt, Objek wisata Air Panas 80 jt dan objek wisata Aroma Picco 120 jt, semua itu terjadi karena, kurangnya pengawasan dari dinas terkait, sehngga kami menduga adanya kerjasama antara dinas terkait bersama rekanan, namun persoalan ini amat di sayangkan setelah terjadinya Pungi di lokasi objek wisata.
Ketika unjuk rasa berlangsung, kadis Pariwisata merasa enggan untuk berkomentar, beliau menganggap hal seperti ini sudah biasa tidak menjadi rahasia Umum.
(Rusdi P)
