SERGAP.CO.ID
PAYAKUMBUH SUMBAR, || Sidang kasus dugaan APD Fiktif,yang disangkakan terhadap mantan Kadis kesedaran Kota Payakumbuh,telah menghadirkan sepuluh orang saksi di Pengadilan Tipikor Kelas I A Padang.
Masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya didepan majelis hakim. Dari awal persidangan terdakwak dr. Bahkrizal hanya ditetapkan tersangka seorang diri.
Tepat Selasa 23 Mei 2022 Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah menambah enam tersangka baru. Mereka itu adalah para saksi yang telah di hadirkan pada persidengan terdakwa dr.Bahkrizal.
Tidak menunggu waktu lama,rentan waktu tujuh kali persidangan Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah berhasil menjebloskan enam tersangka yang terlibat dalam pengadaan APD tahun 2020 yang lalu.
Tidak main-main Kejaksaan Negeri Payakumbuh lansung menahan enam tersangka tersebut.Mereka berinisial LL, VL, dr. Y, BM, FS serta KTN dan memiliki jabatan atau peran berbeda-beda dalam kasus dugaan pembelian APD fiktif.
Sekda Kota Payakumbuh, Rida Anda ketika diminta komentarnya terkait penetapan tersangka dan penahanan terhadap ASN nya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebelumnya telah berulangkali mengingatkan untuk selalu hati-hati dalam bekerja dan sesuai dengan regulasi yang ada. Ucap rida ketika dikonfirmasi wartawan,Senin 23 Mei 2022.
Ia juga menambahkan, terkait perkara yang sedang dihadapi anak buahnya ia meminta agar mengikuti dan mematuhi proses hukum. Sedangkan untuk bantuan hukum, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bagian Hukum dan berkoordinasi dengan keluarga tersangka.
Sementara itu Dir waster Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Sumatera Barat Rahmatsyah mengomentari kasus yang menjerat para ASN di kota Batiah itu,dengan mengatakan :Kalau dilihat dari regulasi yang ada seperti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 pasal 4 berbunyi
1.Dalam melakukan langkah antisipasi penangenani dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud oleh pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
2. Pengeluaran yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pembebanan lansung pada belanja tidak terduga.
3.Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi,pemerintah daerah menggunakan:
a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan normal/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
Presiden juga mengirimkan intruksi yang ditujukan pada Insfektorat Daerah Provinsi,Kabupaten/kota seluruh Indonesia tertanggal 26 Maret 2020 pada pasal 33 B yang berbunyi :
1.Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 33 ayat 5 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, dan /atau kerugian keuangan negara/daerah,inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
2.Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
3.Pelaksanaan supervisi yang dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.
Sebagai Lembaga sosial kontrol sangat mengkuwatirkan penegakan hukum akhir-akhir ini. Yang dilakukan oleh Dinkes Kota Payakumbuh adalah berupa penyelamatan nyawa orang banyak.
Kalau memang kasus ini merupakan pelanggaran yang tidak bisa di tolelir, hukum juga harus ditegakkan terhadap tim satgas Covid-19.
Dengan bertambahnya beberapa ASN masuk jeruji;Sudah selayaknya Pemkot tegas mengatakan bahwa ASN di Pemkot Payakambuh bekerja sudah sesuai dengan aturan/regulasi yang ada.
Sehingga tidak lagi bertambah ASN yang bakal menginap di pardeo terkait kasus dugaan APD Fiktif 2020. jelas Rahmatsyah Dir LSM BPKP Sumbar.
(Zam)
