SERGAP. CO.ID
KAB. AGAM, || Bobroknya kinerja pejabat Diskominfo, bakal berimbas pada tatanan birokrasi di Kabupaten Agam.
Apapun dalih dan alasan tidak dapat menutupi kesalahan yang disengaja maupaun tidak.Karena yang di buat tersebut bersentuhan lansung dengan para kuli tinta yang selama ini ikut serta berkontribusi.
Baik itu dalam berita kritikan dalam pengawasan kebijakan, maupun tentang perkembangan elektabilitas peminpin Kabupaten Agam.
Hal tersebut bisa saja menjadi kntrofersi negatif dalam kebijakan oleh pejabat di OPD.
Mencuatnya isu negatif yang diduga dengan sengaja di ciptakan manajemen konflik oleh Kabid Publikasi Antono beserta beberapa tim seleksi.
Ucap puluhan wartawan yang selama ini berkiprah di Agam.
Adapun aturan yang di buat oleh Antono beserta timnya. Adanya puluhan syarat untuk ikut kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Agam, melalui Diskominfo.
Diskominfo telah meloloskan media yang tak pernah ikut berpatisifasi selama ini, entah siapa wartawannya. Kominfo meloloskan beberapa wartawan yang di duga belum Uji Kopetensi Wartawan (UKW).
Apakah kondisi demikian tidaklah terpantau oleh Bupati dan wakil Bupati Agam saat ini. Apakah dengan sengaja untuk memecah belah wartawan di Kabupaten Agam? Yang selama ini punya kerukunan yang cukup.
Sangat patut diduga dengan dilangkahi beberapa syarat yang buat oleh Kabid Publikasi Antono juga sebagai ketua tim seleksi bakal berdampak buruk antara wartawan dengan Pemkab Agam di kepemimpinan Dr. Andri Warman dan irwan fikri. Ucap puluhan wartawan saat sarapan pagi di pertigaan pemadam lama. Senin 17/1/22.
Beberapa hari yang lalu Jum’at 7/1/22 Kabid Publikasi Antono ketika dikonfirmasi jelas-jelas mengatakan via WA, satu saja persyaratan tidak lengkap, situs tidak bisa terima, contoh tidak (UKW). Buktinya walaupun tidak UKW tetap lolos Seleksi verifikasi. Ada apa Antono…??
Menanggapi ketidakharmonisan puluhan Wartawan dengan Diskominfo Agam, Pemkab sepertinya tutup mata dan tutup telinga.
Dan mungkin Pemkab Agam meyakini cukup memberdayakan beberapa media dan wartawan walaupun yang diloloskan itu ada yang tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan.
Sebagai lembaga sosial kontrol dan insan Pers,kita lihat hending Kabid Antono beserta Tim seleksi kedepannya. Jelas Rahmatsah Direktur Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP).
(Zam)
